Komisi B DPRD DKI Jakarta menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Sensus tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk menyediakan data akurat sebagai landasan penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) mengatakan, data yang valid menjadi kunci agar setiap kebijakan pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Keputusan yang tidak didasarkan pada data berpotensi meleset. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 sangat penting untuk menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan," ujar MTZ, Senin (13/7).

Ia menjelaskan, hasil sensus akan memberikan gambaran terkini mengenai kondisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran, perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berbagai sektor usaha lainnya di Jakarta.

Menurut MTZ, data tersebut sangat dibutuhkan Komisi B DPRD DKI Jakarta dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan kebijakan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Kami perlu mengetahui kondisi riil tenaga kerja, UMKM, dan sektor-sektor usaha lainnya agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," katanya.

MTZ juga mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar. Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir karena BPS menjamin kerahasiaan seluruh data responden.

"Masyarakat tidak perlu khawatir. Data yang disampaikan dijamin kerahasiaannya. Mari bersama-sama mendukung suksesnya Sensus Ekonomi 2026," tuturnya.

Ia optimistis hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi di Jakarta. Berkaca dari sensus sebelumnya, UMKM terbukti menjadi tulang punggung perekonomian sehingga diperlukan data terbaru untuk menyusun program yang lebih efektif dan tepat sasaran.

"Temuan sensus sebelumnya menunjukkan UMKM menjadi penopang perekonomian Jakarta. Karena itu, data terbaru sangat penting agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi saat ini," tandasnya.