Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, Jakarta sebagai kota megapolitan menghadapi tantangan besar terkait produksi sampah yang rata-rata mencapai 9.000 ton per hari.

Terlebih, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang menjadi tumpuan pengelolaan sampah, saat ini telah mendekati kapasitas maksimum dengan tingkat timbunan mencapai rata-rata 60 meter.

Karena itu, menurutnya, pengelolaan sampah dengan cara angkut dan buang sudah tidak lagi relevan diterapkan di Jakarta. Hal ini disampaikan Pramono saat menghadiri acara apel siaga 'Jaga Jakarta Pilah Sampah' di Monumen Nasional, Minggu (21/6).

"Jakarta harus melakukan perubahan mendasar, dimulai dari pemilahan sampah sejak dari sumbernya," ujar Pramono.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun berkomitmen untuk menjaga Jakarta menjadi kota global yang bersih, layak huni, dan berkelanjutan.

Sesuai Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pemilahan dan Pengelolaan Sampah dari Sumber, Jakarta memiliki fondasi yang kuat untuk menjadikan gerakan pilah sampah sebagai bagian dari budaya masyarakat.

Sasarannya yakni sampah organik dan anorganik, agar dapat dikelola melalui prinsip reduce, reuse, dan recycle. Mulai dari rumah tangga, lingkungan permukiman, perkantoran, sekolah, pasar, pusat perdagangan, hingga kawasan usaha. Karena itu, mulai 1 Agustus 2026 diharapkan hanya sampah residu yang akan dikirimkan ke TPST Bantargebang.

Lebih lanjut, Pramono ingin gerakan pilah sampah dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen masyarakat. Karena itu, ia meminta para pemimpin wilayah di Jakarta agar memastikan gerakan pilah sampah dapat berjalan baik.

"Kepada Ketua RT dan Ketua RW, agar aktif berinovasi dalam mengelola sampah di lingkungannya masing-masing," kata dia.

Ia pun memberikan apresiasi kepada para kader lingkungan, pengurus bank sampah, PPSU, petugas kebersihan, dan masyarakat yang selama ini menjadi garda terdepan menjaga kebersihan Jakarta.

"Mari kita jadikan semangat "Jaga Jakarta Pilah Sampah" sebagai gerakan bersama. Gerakan yang dimulai dari rumah, tumbuh di lingkungan, dan menjadi budaya seluruh warga Jakarta," kata Pramono.

Dalam kesempatan ini, Pramono juga mengapresiasi Menteri Koordinator Bidang Pangan atas dukungannya dalam pembangunan pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik di Jakarta.

Nantinya, lanjut Pramono, Jakarta akan memiliki tiga pembangkit listrik tenaga sampah, yakni di Bantargebang, Tunjungan, dan Sunter.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Pramono yang bergerak cepat menerapkan secara masif gerakan pemilahan sampah melalui RT/RW.

Ia menyampaikan, persoalan sampah di Jakarta harus segera diselesaikan. Penyelesaian masalah sampah, salah satunya akan dilakukan melalui teknologi insinerator untuk mengatasi sampah terbuka atau open dumping, seperti di Bantargebang.

"Insya Allah tahun 2027 atau 2028, Bantargebang akan kita selesaikan menjadi listrik. Tapi itu baru menyelesaikan 22,5 persen. Masih ada sisa 72,5 persen lagi," kata Zulkifli.

Sedangkan sampah yang dihasilkan dari gedung perkantoran, sekolah, pasar, hotel, restoran, dan mal akan diselesaikan paling lambat pada 2029 melalui pemilahan.

"Itu akan menyelesaikan kira-kira sampai 50 persen. Jadi, 72,5 atau 75 persen akan selesai sampai tahun 2029," lanjutnya.

Sementara sampah sisanya sebesar 25 persen atau sampah rumah tangga akan diselesaikan melalui gerakan masyarakat.

Dalam kegiatan ini, Gubernur Pramono dan Menko Bidang Pangan memberikan penghargaan kepada RW terbaik yang telah menunjukkan komitmen dan keberhasilan dalam melakukan pemilahan serta pengelolaan sampah di lingkungannya.