Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan, rekrutmen lowongan kerja program Padat Karya yang dibuka oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bebas dari praktik nepotisme atau adanya interaksi dengan orang dalam (ordal).

Ia menegaskan, sistem rekrutmen akan dilakukan secara transparan sehingga masyarakat bisa turut mengawasi proses penerimaannya.

"Kalau ini karena semua sistemnya sangat terbuka, enggak mungkin ordal. Karena sistemnya terbuka dan orang bisa melihat, mengontrol untuk itu. Enggak ada interaksi sama sekali," ujar Pramono di Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (19/6).

Pramono menyebut, sebanyak 2.843 lowongan kerja di sektor padat karya disiapkan sebagai bantalan sosial bagi warga Jakarta.

Ia pun telah menginstruksikan jajarannya agar mempercepat proses penerimaan tenaga kerja di sektor ini untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Nanti beberapa dinas saya sudah minta untuk segera dibuka. Dalam minggu-minggu depan ini harus sudah ada. Karena memang kebutuhan untuk membuat bantalan sosial lebih baik itu diperlukan," jelasnya.

Dalam proses rekrutmen ini, Pramono menyampaikan persyaratan yang mudah bagi masyarakat yang berminat. Yakni hanya menggunakan KTP DKI Jakarta dan tanpa mensyaratkan latar belakang pendidikan.

"Yang paling penting adalah syaratnya KTP Jakarta, tidak ditanya mengenai ijazah, dan yang paling lebih penting lagi adalah mereka segera bisa bekerja," kata Pramono.

Melalui program padat karya ini, Gubernur ingin masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan bisa segera kembali bekerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nantinya mereka juga akan mendapatkan upah setara dengan UMP DKI Jakarta.

"Karena memang yang dibutuhkan sekarang supaya orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sebagian kan sudah di PJLP, mereka akan mempunyai pekerjaan UMP di Jakarta," ujarnya.