Bupati Kepulauan Seribu, Fadjar Churniawan melepas penugasan 30 petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan melakukan pendataan usaha. 

Fadjar mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda statistik nasional yang sangat penting. Hasil sensus akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.

"Data yang akurat dan berkualitas sangat diperlukan untuk memetakan perkembangan dunia usaha, perubahan struktur ekonomi, serta potensi sektor unggulan di Kepulauan Seribu," ujarnya,

di Ballroom Sunlake Waterfront Resort & Convention, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/6).

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan sensus sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan oleh petugas di lapangan. Para petugas berperan sebagai ujung tombak sekaligus representasi Badan Pusat Statistik (BPS) saat berinteraksi langsung dengan pelaku usaha.

Untuk itu, Fadjar berpesan agar seluruh petugas bekerja secara profesional, bertanggung jawab, serta mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Ia juga menegaskan bahwa pengumpulan data harus dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung, bukan berdasarkan asumsi.

"Petugas harus mampu berkomunikasi dengan baik dan menjamin kerahasiaan data responden. Kepercayaan masyarakat merupakan kunci untuk menghasilkan data yang akurat," terangnya.

Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Kadarmanto memaparkan, hasil sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun tersebut akan mendukung transformasi Jakarta menuju kota global. Data yang diperoleh nantinya menjadi acuan dalam meningkatkan investasi dan daya saing ekonomi daerah.

"Target kita adalah membawa Jakarta masuk dalam 20 besar kota global dunia pada 2045. Petugas sensus merupakan garda terdepan dalam menjaga kualitas data nasional," ungkapnya.

Ia mengapresiasi kesiapan Kabupaten Kepulauan Seribu yang dinilai memiliki tingkat kesiapan personel yang baik. Seluruh petugas yang diterjunkan merupakan putra-putri daerah yang memahami karakteristik wilayah Kepulauan Seribu.

"Kami berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat mendukung kegiatan ini dengan memberikan data yang jujur dan akurat kepada petugas demi masa depan ekonomi Jakarta yang lebih baik," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Seribu, Alfhonso Triantoro menjelaskan, 30 petugas yang dilibatkan terdiri atas 25 Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan lima Petugas Pengawas Lapangan (PML).

"Kami sengaja melibatkan warga lokal untuk memudahkan komunikasi dan meningkatkan efektivitas pendataan, mengingat tantangan transportasi antar pulau yang cukup besar," bebernya.

Ia menambahkan, pendataan lapangan akan berlangsung selama 2,5 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Setiap petugas akan melakukan pendataan pada empat hingga enam Satuan Lingkungan Setempat (SLS), termasuk wilayah non-SLS seperti pulau resor dan pulau tidak berpenduduk yang memiliki aktivitas usaha.

Untuk menjaga kualitas data, pegawai BPS Kabupaten Kepulauan Seribu akan melakukan pendampingan secara intensif kepada para petugas pada dua hari pertama pelaksanaan sensus, yaitu 15 dan 16 Juni 2026.

"Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan data yang valid serta berkualitas," tandasnya.