Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, melaksanakan studi tiru ke Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yokyakarta, guna memperkuat pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Kasudin Dukcapil Jakarta Pusat, Syamsu Bahri mengatakan, studi tiru dilaksanakan sebagai ajang berbagi pengalaman dan praktik baik mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM. 

"Kami mengapresiasi atas keterbukaan Dinas Dukcapil Gunung Kidul yang sudah berbagi pengalaman dan strategi pembangunan WBBM," ujar Syamsu Bahri, seperti dikutip melalui keterangan tertulis, Kamis (11/6). 

Diharapkan Syamsu Bahri, hasil studi tiru ini dapat menjadi referensi bagi jajarannya guna memperkuat implementasi reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, 

Sementara, Kepala Dinas Dukcapil Gunung Kidul, Kisworo menjelaskan, keberhasilan meraih predikat WBBM tidak semata-mata ditentukan kelengkapan administrasi atau pemenuhan dokumen penilaian, tapi juga komitmen yang diwujudkan melalui budaya kerja dan pelayanan sehari-hari.

Ia memaparkan tiga kunci keberhasilan mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM, yakni membangun kultur layanan yang kuat dengan menanamkan nilai pelayanan prima kepada seluruh pegawai. 

"Budaya integritas ini diwujudkan melalui komitmen anti gratifikasi serta memastikan seluruh layanan administrasi kependudukan diberikan secara gratis atau ora bayar sesuai ketentuan yang berlaku," paparnya. 

Faktor kedua, lanjut Kusworo, yakni branding organisasi yang mengkomunikasikan berbagai program, kemudahan layanan, dan capaian kinerja kepada masyarakat. 

"Kami juga memanfaatkan media sosial, website, media massa serta berbagai kanal komunikasi publik sebagai bagian penting guna membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat citra instansi yang profesional, bersih dan melayani," tuturnya. 

Ia menambahkan, pihaknya juga menghadirkan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang terukur, baik dalam bentuk percepatan layanan, kemudahan akses, peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan, maupun peningkatan kepuasan masyarakat. 

"Inovasi yang baik bukan hanya berbeda, tetapi mampu memberikan perubahan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat," tandasnya.