Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto meminta, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) berkoordinasi dengan Perumda Pasar Jaya untuk memantau harga minyak goreng curah di pasaran.

Langkah tersebut diperlukan guna mencegah lonjakan harga berlebihan dan menjaga daya beli masyarakat.

Menurut Wahyu, kenaikan harga minyak goreng saat ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar global serta naiknya biaya distribusi.

"Harga eceran tertinggi (HET) yang baru saat ini kemungkinan masih dalam proses finalisasi oleh pemerintah. Sementara di lapangan, harga sudah bergerak naik meski belum ada patokan harga baru yang ditetapkan," ujar Wahyu, Kamis (11/6).

Ia menilai, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Pemprov DKI melalui pengawasan yang lebih intensif. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat dan Bulog juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan harga di lapangan serta memastikan pasokan minyak goreng tetap tersedia.

Menurutnya, ketersediaan stok harus terus dijaga agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat semakin mendorong kenaikan harga.

"Upaya pengawasan juga perlu dilakukan untuk menghindari adanya penumpukan atau penimbunan stok minyak goreng yang tersedia," katanya.

Wahyu optimistis harga minyak goreng akan kembali stabil setelah pemerintah menetapkan HET yang baru. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan agar distribusi dan perdagangan minyak goreng tetap berjalan normal.

"Setelah HET baru ditetapkan, saya kira perdagangan komoditas ini akan kembali normal, tentu dengan upaya pemantauan dan pengawasan bersama," tandasnya.