Ketua Panitia Khusus (Pansus) CSR DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi mendorong penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) BUMD diprioritaskan untuk penanganan sampah dan kebutuhan warga Jakarta.

Menurut Ghozi, penyaluran CSR belum sepenuhnya berfokus pada kepentingan masyarakat Jakarta. Bahkan, pihaknya menemukan adanya program CSR BUMD yang disalurkan ke luar wilayah ibu kota.

Ia menegaskan, sebagai perusahaan milik Pemprov DKI yang modalnya bersumber dari APBD, pemanfaatan CSR seharusnya lebih dahulu diprioritaskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Jakarta.

"Masih banyak kebutuhan publik lain yang memerlukan dukungan CSR, mulai dari sektor pendidikan hingga sosial," ujar Ghozi, Jumat (22/5).

Di sisi lain, Pansus CSR juga meminta laporan penyaluran CSR antar-BUMD dibuat lebih rinci agar memudahkan fungsi pengawasan DPRD.

“Kami meminta laporan dibuat lebih mendetail, jelas lokusnya, penerima manfaatnya, dan nilai nominal yang disalurkan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus CSR, August Hamonangan meminta, program CSR yang bersifat seremonial dialihkan untuk menangani persoalan mendesak seperti sampah dan sanitasi.

Menurut dia, hingga kini masih ada sekitar 3.000 kepala keluarga di Jakarta yang belum memiliki septic tank higienis.

August menambahkan bahwa penggeseran anggaran CSR di bawah 10 persen dapat diputuskan melalui rapat dewan komisaris tanpa harus menunggu RUPS.

“Ini masalah riil yang berkaitan langsung dengan kesehatan lingkungan warga Jakarta. Di sinilah seharusnya CSR BUMD hadir memberikan solusi cepat,” tandas August.