Pimpinan DPRD Kota Padang Panjang melakukan studi ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta untuk mempelajari pengelolaan komunikasi publik, hubungan dengan pers, serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Imbral mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan mempelajari pola hubungan Pemprov DKI dengan media. Pasalnya, Kota Padang Panjang juga memiliki organisasi wartawan yang aktif melakukan peliputan di lingkungan pemerintahan daerah.

“Bagaimana hubungan kita dengan mereka itu, terutama para wartawan dan pers ini,” ujar Imbral, Selasa (19/5).

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Padang Panjang, Nurafni Fitri dan Mardiansyah berkesempatan menanyakan penerapan SPBE, transformasi digital, hingga digitalisasi pelayanan publik yang dinilai dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Informasi Publik Diskominfotik DKI Jakarta, Syali Gestanon menjelaskan, pengelolaan komunikasi publik menjadi salah satu tantangan utama pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi secara efektif kepada masyarakat.

Menurut Syali, Pemprov DKI menerapkan sistem kolaborasi dengan Koordinatoriat Wartawan Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta (Balkoters). Kelompok kerja tersebut beranggotakan sekitar 70 media yang telah terverifikasi Dewan Pers.

“Untuk pengelolaan pers itu ada sekitar 70-an yang terdaftar di Pressroom Balai Kota. Itu dilakukan secara mandiri. Jadi kita merangkul mereka untuk pers-pers yang memang secara legalitasnya sudah terdaftar dan diakui Dewan Pers,” ucap Syali.

Ia menjelaskan, Diskominfotik memfasilitasi para jurnalis dengan media center, akses internet, hingga ruang kerja. Sementara pengelolaan organisasinya dilakukan secara mandiri oleh para wartawan.

Menurutnya, sistem tersebut juga menjadi mekanisme penyaringan terhadap oknum yang mengaku wartawan namun tidak memiliki legalitas media yang jelas.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta rutin mengadakan media gathering setiap tahun sebagai sarana mempererat hubungan antara pemerintah dan insan pers.

Dari sisi SPBE, Syali menjelaskan, transformasi digital di Jakarta masih terus berjalan, meski kini lebih diarahkan pada integrasi layanan digital antarperangkat daerah.

Ia mengungkapkan, tantangan utama digitalisasi pelayanan publik sebelumnya adalah banyaknya aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri di masing-masing perangkat daerah.

“Jadi intinya dari kami SPBE ini dikelola, ada bidang tersendiri. Mungkin di Padang Panjang juga ada ya terkait dengan tata kelola ini mengatur payung hukum, kemudian ketentuan, proses bisnis, dan lain-lain,” tandasnya.