Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Bandung melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta untuk mempelajari pengelolaan kehumasan, publikasi, serta strategi komunikasi digital pemerintahan.

Pertemuan tersebut membahas berbagai tantangan penyampaian informasi publik di tengah derasnya arus digitalisasi dan keterbatasan sumber daya manusia.

Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi Sekretariat DPRD Kota Bandung, Devi Vaulana Hakim mengatakan, pihaknya masih menghadapi keterbatasan personel di bidang humas dan protokol akibat penyesuaian regulasi.

“Ini tantangan besar bagi kami,” ujar Devi, Selasa (19/5).

Ia menjelaskan, keterbatasan jumlah personel membuat pihaknya menerapkan pola kerja kehumasan yang efektif dan terintegrasi agar kinerja tetap berjalan optimal.

“Kami ingin punya output kehumasan dan keprotokolan yang sama meski dengan tim yang terbatas,” katanya.

Sementara itu, Kabid Informasi Publik Diskominfotik DKI Jakarta, Syali Gestanon memaparkan, struktur kehumasan di lingkungan Pemprov DKI memiliki pembagian tugas berbeda antara fungsi protokol dan publikasi.

Menurut Syali, fungsi protokol berada di bawah Biro Kepala Daerah (KDH), sedangkan publikasi dan dokumentasi kegiatan pemerintahan dikelola Diskominfotik melalui Beritajakarta.

“Kami punya dua tim di lapangan. Pertama, Beritajakarta.id untuk berita tulis dan Beritajakarta.tv untuk video. Semua produksi konten dilakukan secara in house,” jelasnya.

Selain meliput kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur, tim Beritajakarta juga melakukan peliputan kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DKI.

Dalam diskusi tersebut, Syali turut memaparkan strategi pengelolaan media dan media sosial (medsos).

Dari sisi medsos, pendekatan komunikasi yang digunakan juga dibuat lebih santai dan dekat dengan generasi muda agar penyampaian informasi publik lebih efektif.

“Kami juga punya tim yang bertugas melakukan mitigasi krisis,” imbuhnya.

Selain itu, Diskominfotik turut memfasilitasi wartawan yang bertugas di lingkungan Balai Kota Jakarta melalui Koordinator Wartawan Balai Kota DPRD DKI Jakarta atau Balkoters.

Menurut dia, kelompok kerja (Pokja) Balkoters beranggotakan sekitar 70 wartawan dari berbagai media. Pola tersebut dinilai mampu memperkuat kemitraan dengan wartawan sekaligus memfilter media yang tidak terverifikasi.

“Kami memberikan fasilitas doorstop dan rilis cepat agar mereka tidak mencari-cari berita yang tidak jelas sumbernya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Syali menjelaskan, Diskominfotik juga aktif memantau isu viral di medsos guna mempercepat respons Pemprov DKI terhadap berbagai keluhan masyarakat.

Selain itu, Diskominfotik mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk membantu proses produksi konten, mulai dari pembuatan caption, transkrip video, hingga pengembangan ide konten. Meski demikian, ia menegaskan, kontrol manusia tetap menjadi prioritas utama demi menjaga akurasi informasi yang dipublikasikan.

Dalam pengelolaan kerja sama media, Pemprov DKI Jakarta telah menggunakan sistem E-Katalog guna meningkatkan transparansi dan mencegah temuan administrasi.

“Terkait kerja sama media, sekarang kami sudah menggunakan E-Katalog,” tandasnya.