Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) memastikan seluruh program strategis ketenagakerjaan tahun 2026 memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan dunia usaha.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh mengatakan, pihaknya mendukung optimalisasi program pemagangan yang dinilai sangat bermanfaat bagi warga, pelaku usaha, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta.

“Komisi mendukung penambahan kuota program pemagangan dalam negeri menjadi 3.000 peserta melalui APBD Perubahan 2026, dengan prioritas bagi lulusan SMA yang membutuhkan peningkatan keterampilan kerja,” ujar Nova, Jumat (31/10).

Ia menambahkan, program magang pra kerja untuk lulusan SMA dan SMK perlu diperkuat implementasinya, antara lain melalui pemberian subsidi biaya tenaga kerja magang bagi pelaku usaha.

Selain itu, kegiatan job fair juga diminta diintegrasikan dengan program pemagangan agar pelaku usaha dapat langsung bertemu dengan peserta magang yang memiliki potensi sesuai kebutuhan industri.

Komisi B meminta perhatian khusus terhadap lembaga pelatihan kerja, kursus, dan profesi di DKI Jakarta, baik dari sisi akreditasi, eksistensi, maupun alokasi anggaran pelatihan, mengingat perannya yang vital dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Nova juga mendorong Disnakertransgi memperkuat koordinasi, basis data, analisis, dan proyeksi mengenai ketersediaan serta permintaan tenaga kerja, agar program pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja terkini.

“Komisi B juga mengusulkan pengembangan program penyaluran tenaga kerja lintas daerah, nasional, hingga global, termasuk pertukaran tenaga kerja internasional. Program ini penting untuk mendorong transfer keterampilan dan pengetahuan (transfer skill and knowledge),” jelasnya.

Lebih lanjut, Nova meminta agar Mobil Training Unit (MTU) sebanyak tiga unit dimaksimalkan fungsinya untuk menjemput bola hingga ke tingkat kelurahan. Materi pelatihan, katanya, perlu dibuat lebih beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.

Ia menegaskan, program ketenagakerjaan harus diarahkan untuk memperkuat kompetensi warga Jakarta, membuka akses kerja baru, serta mendorong kolaborasi antara dunia usaha dan tenaga kerja lokal.

“Komisi juga menekankan pentingnya pelaksanaan efisiensi anggaran secara konsisten. Efisiensi harus difokuskan pada belanja perjalanan dinas, konsumsi, teknologi informasi, dan pembangunan gedung, tanpa mengganggu pelayanan publik maupun kinerja pembangunan daerah,” tandasnya.