Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ,(Kominfotik) Jakarta Pusat, Rabu (29/4). mensosialisasikam transformasi komunikasi publik kepada aparatur kelurahan, kecamatan serta jajaran.Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sekertaris Kota Jakarta Pusat, Denny Ramdany mengatakan, sosialisasi ini merupakan lanjutan kegiatan dari pendalamanan mengelola media sosial 

"Kami berharap aparatur tingkat kelurahan, kecamatan dan kota tidak lagi gagap teknologi khususnya pemanfaatan media sosial karena ini salah satu publikasi untuk memonitor kegiatan di Pemkot Jakarta Pusat," ujar Denny.

Ia mengungkapkan, sosialisasi yang digelar menghadirkan narasumber dari konten kreator yang akan membimbing peserta agar dapat berkembang lebih baik memanfaatkan kanal media sosial. 

"Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat menyebarksn kepada aparatur seputar bagaimana mengelola media sosial yang baik," paparnya. 

Kasudin Kominfotik Jakarta Pusat, Rachmat Setiawan memaparkan, era keterbukaan informasi saat ini telah mengubah cara warga berinteraksi dengan Pemerintah. Informasi tersebar secara cepat, terbuka, dan tanpa batas sehingga warga tidak lagi pasif, melainkan sangat aktif menyuarakan aspirasi melalui media sosial. 

"Fakta di lapangan menunjukkan bahwa aduan warga seringkali muncul pertama kali di media sosial, Oleh karena itu, kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini dibangun dari interaksi sehari-hari, bukan sekadar dari program berskala besar" jelasnya. 

Ia menuturkan, tujuan digelarnya kegiatan inh untuk mengubah paradigma pengelolaan kanal digital dari sekadar tempat mengunggah informasi menjadi ruang dialog yang nyata dan dua arah.

"Pengelola media sosial di Jakarta Pusat hendaknya menerapkan standar respons cepat, berempati, dan solutif terhadap berbagai kategori interaksi warga yang meliputi pertanyaan informasi, pelaporanaduan, penyampaian kritik, kekecewaan, hingga apresiasi warga," tuturnya. 

Ia menambahkan, transformasi komunikasi publik digital di lingkungan Pemkot Jakarta Pusat menuntut perubahan peran dari komunikasi pasif menjadi pelayan publik digital yang interaktif. 

“Dengan implementasi pemantauan percakapan publik dan standar operasional respons warga yang responsif, diharapkan pemerintah dapat mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat di era digital," tandasnya.