Komisi A Tekankan Penguatan Standar Keselamatan Kebakaran

Jumat, 24 April 2026 Reporter: Fakhrizal Fakhri Editor: Erikyanri Maulana 168

Simulasi Keselamatan Kebakaran otoy

(Foto: Ilustrasi)

Komisi A DPRD DKI Jakarta menyampaikan sejumlah catatan dalam rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemprov DKI Tahun 2025 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani mengapresiasi berbagai capaian yang telah dilakukan masing-masing OPD yang menjadi mitra Komisi A. Namun, menurutnya, sejumlah catatan dari anggota dewan perlu menjadi bahan perbaikan ke depan.

"Banyak hal yang kita apresiasi,"

“Banyak hal yang kita apresiasi, tetapi juga ada catatan dan pertanyaan yang harus menjadi rekomendasi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya, Jumat (24/4).

Salah satu yang dibahas dalam pembahasan LKPJ tersebut datang dari sektor penanggulangan kebakaran. Achmad Yani menilai, masih adanya korban jiwa dalam peristiwa kebakaran menunjukkan perlunya penguatan standar keselamatan, terutama pada gedung-gedung bertingkat.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kesiapan evakuasi serta pemenuhan persyaratan keselamatan bangunan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Ke depan harus ada penguatan persyaratan keselamatan, khususnya di gedung-gedung bertingkat, agar proses evakuasi bisa berjalan baik,” katanya.

Selain itu, ia juga mengapresiasi capaian pendataan kependudukan oleh Dukcapil yang dinilai sudah sangat baik dengan tingkat keterisian mencapai 98–99 persen. Namun, ia meminta agar warga yang belum terdata dapat segera dituntaskan hingga mencapai 100 persen.

Ia juga menyoroti masih adanya warga yang memiliki KTP DKI Jakarta namun tidak lagi berdomisili di ibu kota. Menurutnya, hal tersebut perlu terus ditertibkan agar data kependudukan lebih akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah melakukan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga yang tidak lagi tinggal di Jakarta. Namun, dinamika perpindahan penduduk masih terjadi, termasuk pada momentum Lebaran yang menyebabkan arus masuk dan keluar penduduk cukup signifikan.

“Pada saat mereka pindah, maka secara administrasi harus disesuaikan. Ini penting agar data kependudukan benar-benar valid,” tandasnya.

BERITA TERKAIT
Komisi E dan Disdik Bahas Evaluasi Program SSG pada LKPJ 2025

Komisi E dan Disdik Bahas Evaluasi Program SSG pada LKPJ 2025

Rabu, 22 April 2026 227

Wagub Paripurna LKPJ 3 jati

Rano Paparkan LKPJ Gubernur di Rapat Paripurna DPRD

Senin, 20 April 2026 886

PSX 20260420 144932

Evaluasi LKPJ untuk Tingkatkan Perencanaan Tahun Depan

Senin, 20 April 2026 203

BERITA POPULER
Gubernur halal bihalal itb otoy

Pramono Hadiri Halal Bihalal Ikatan Orangtua Mahasiswa ITB

Minggu, 19 April 2026 4447

Walikota jakpus arifin (2)

150 Pelaku Usaha Industri Pariwisata di Jakpus Ikut Bimtek Pengelolaan Limbah

Kamis, 23 April 2026 777

Wagub rano KJMU

Rano Buka Forum Orientasi Penerima Baru KJMU

Kamis, 23 April 2026 684

Siaranpers pemprov dki 20260422122518 3ms4j9 484

Pramono Kunjungi Tiga Negara Perkuat Kemitraan Strategis

Rabu, 22 April 2026 901

PSX 20260423 123813

Pemkot Jakut Peringati Hari Bumi Sedunia Bersama Komunitas Lovely Hands

Kamis, 23 April 2026 723

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks