Komisi A Tekankan Penguatan Standar Keselamatan Kebakaran

Jumat, 24 April 2026 Reporter: Fakhrizal Fakhri Editor: Erikyanri Maulana 513

Simulasi Keselamatan Kebakaran otoy

(Foto: Ilustrasi)

Komisi A DPRD DKI Jakarta menyampaikan sejumlah catatan dalam rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemprov DKI Tahun 2025 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani mengapresiasi berbagai capaian yang telah dilakukan masing-masing OPD yang menjadi mitra Komisi A. Namun, menurutnya, sejumlah catatan dari anggota dewan perlu menjadi bahan perbaikan ke depan.

"Banyak hal yang kita apresiasi,"

“Banyak hal yang kita apresiasi, tetapi juga ada catatan dan pertanyaan yang harus menjadi rekomendasi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya, Jumat (24/4).

Salah satu yang dibahas dalam pembahasan LKPJ tersebut datang dari sektor penanggulangan kebakaran. Achmad Yani menilai, masih adanya korban jiwa dalam peristiwa kebakaran menunjukkan perlunya penguatan standar keselamatan, terutama pada gedung-gedung bertingkat.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kesiapan evakuasi serta pemenuhan persyaratan keselamatan bangunan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Ke depan harus ada penguatan persyaratan keselamatan, khususnya di gedung-gedung bertingkat, agar proses evakuasi bisa berjalan baik,” katanya.

Selain itu, ia juga mengapresiasi capaian pendataan kependudukan oleh Dukcapil yang dinilai sudah sangat baik dengan tingkat keterisian mencapai 98–99 persen. Namun, ia meminta agar warga yang belum terdata dapat segera dituntaskan hingga mencapai 100 persen.

Ia juga menyoroti masih adanya warga yang memiliki KTP DKI Jakarta namun tidak lagi berdomisili di ibu kota. Menurutnya, hal tersebut perlu terus ditertibkan agar data kependudukan lebih akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah melakukan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga yang tidak lagi tinggal di Jakarta. Namun, dinamika perpindahan penduduk masih terjadi, termasuk pada momentum Lebaran yang menyebabkan arus masuk dan keluar penduduk cukup signifikan.

“Pada saat mereka pindah, maka secara administrasi harus disesuaikan. Ini penting agar data kependudukan benar-benar valid,” tandasnya.

BERITA TERKAIT
Komisi E dan Disdik Bahas Evaluasi Program SSG pada LKPJ 2025

Komisi E dan Disdik Bahas Evaluasi Program SSG pada LKPJ 2025

Rabu, 22 April 2026 1007

Wagub Paripurna LKPJ 3 jati

Rano Paparkan LKPJ Gubernur di Rapat Paripurna DPRD

Senin, 20 April 2026 1414

PSX 20260420 144932

Evaluasi LKPJ untuk Tingkatkan Perencanaan Tahun Depan

Senin, 20 April 2026 530

BERITA POPULER
Pjj ist

Pemprov DKI Perpanjang PJJ Sampai 8 September

Senin, 07 September 2026 6306

Enam Mobil Tangki Dikerahkan Semprot Sejumlah Trotoar di Jaktim

Enam Mobil Tangki Air Bersihkan Abu Vulkanik di Sejumlah Ruas Jalan di Jaktim

Minggu, 06 September 2026 1949

TJ Kelola Angkutan Laut jati

Angkutan Laut Transjakarta Perkuat Konektivitas Kepulauan Seribu

Jumat, 04 September 2026 2703

Cabai Pasar Induk Kramat Jati Otoy (5)

Ini Pemicu Kenaikan Harga Cabai Rawit Merah di Jakarta

Selasa, 08 September 2026 775

Ani ruspitawati ist (1)

Warga Diimbau Lindungi Saluran Pernapasan dan Mata dari Paparan Abu Vulkanik

Minggu, 06 September 2026 1791

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks