Komisi A Tekankan Penguatan Standar Keselamatan Kebakaran

Jumat, 24 April 2026 Reporter: Fakhrizal Fakhri Editor: Erikyanri Maulana 415

Simulasi Keselamatan Kebakaran otoy

(Foto: Ilustrasi)

Komisi A DPRD DKI Jakarta menyampaikan sejumlah catatan dalam rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemprov DKI Tahun 2025 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani mengapresiasi berbagai capaian yang telah dilakukan masing-masing OPD yang menjadi mitra Komisi A. Namun, menurutnya, sejumlah catatan dari anggota dewan perlu menjadi bahan perbaikan ke depan.

"Banyak hal yang kita apresiasi,"

“Banyak hal yang kita apresiasi, tetapi juga ada catatan dan pertanyaan yang harus menjadi rekomendasi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya, Jumat (24/4).

Salah satu yang dibahas dalam pembahasan LKPJ tersebut datang dari sektor penanggulangan kebakaran. Achmad Yani menilai, masih adanya korban jiwa dalam peristiwa kebakaran menunjukkan perlunya penguatan standar keselamatan, terutama pada gedung-gedung bertingkat.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kesiapan evakuasi serta pemenuhan persyaratan keselamatan bangunan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Ke depan harus ada penguatan persyaratan keselamatan, khususnya di gedung-gedung bertingkat, agar proses evakuasi bisa berjalan baik,” katanya.

Selain itu, ia juga mengapresiasi capaian pendataan kependudukan oleh Dukcapil yang dinilai sudah sangat baik dengan tingkat keterisian mencapai 98–99 persen. Namun, ia meminta agar warga yang belum terdata dapat segera dituntaskan hingga mencapai 100 persen.

Ia juga menyoroti masih adanya warga yang memiliki KTP DKI Jakarta namun tidak lagi berdomisili di ibu kota. Menurutnya, hal tersebut perlu terus ditertibkan agar data kependudukan lebih akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah melakukan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga yang tidak lagi tinggal di Jakarta. Namun, dinamika perpindahan penduduk masih terjadi, termasuk pada momentum Lebaran yang menyebabkan arus masuk dan keluar penduduk cukup signifikan.

“Pada saat mereka pindah, maka secara administrasi harus disesuaikan. Ini penting agar data kependudukan benar-benar valid,” tandasnya.

BERITA TERKAIT
Komisi E dan Disdik Bahas Evaluasi Program SSG pada LKPJ 2025

Komisi E dan Disdik Bahas Evaluasi Program SSG pada LKPJ 2025

Rabu, 22 April 2026 743

Wagub Paripurna LKPJ 3 jati

Rano Paparkan LKPJ Gubernur di Rapat Paripurna DPRD

Senin, 20 April 2026 1169

PSX 20260420 144932

Evaluasi LKPJ untuk Tingkatkan Perencanaan Tahun Depan

Senin, 20 April 2026 358

BERITA POPULER
600 Substrat Karang Dilepas di Perairan Pulau Pari anita

2.671 Substrat Karang di Kepulauan Seribu Pulihkan Ekosistem Pesisir

Selasa, 23 Juni 2026 679

MRT Jam operasional jati

Pemprov DKI Ajak Warga Nikmati Mobilitas Hemat Program Tarif Rp1

Rabu, 24 Juni 2026 466

100 5

Atasi Masalah Hunian, Pemprov DKI Bakal Bangun 11 Rusun

Rabu, 24 Juni 2026 386

Gebyar seni budaya setubabakan nur

Rayakan HUT Ke-499 Jakarta, Setu Babakan Gelar Gebyar Seni Budaya

Sabtu, 20 Juni 2026 762

Gubernur pramono haul habaib otoy

Beri Penghormatan Tokoh Betawi, Pemprov DKI Gelar Haul Akbar Ulama dan Habaib di Monas

Jumat, 19 Juni 2026 818

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks