Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mengapresiasi sejumlah capaian positif dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemprov DKI Jakarta Tahun 2025.

Menurut Yuke, sejumlah indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi yang melampaui angka nasional, peningkatan investasi, hingga program sekolah swasta gratis dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan ke depan.

“Indikator yang baik tentu bisa menjadi motivasi sekaligus bahan evaluasi untuk perencanaan berikutnya, baik yang mengacu pada RPJMD, RPJMN, maupun rencana jangka panjang daerah,” ujar Yuke, Senin (20/4).

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut harus diuji dengan kondisi riil di lapangan. Ia menegaskan, keberhasilan tidak cukup hanya tercermin dari data, tetapi juga harus dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Yang harus kita jaga adalah realitas di masyarakat. Apakah manfaatnya benar-benar dirasakan, apakah kondisinya memang sebaik yang tergambar dalam data. Itu yang harus kita jaga bersama,” katanya.

Yuke juga menyoroti masih adanya tantangan ketimpangan ekonomi yang perlu mendapat perhatian serius dalam perencanaan tahun-tahun mendatang, khususnya 2026 dan 2027. Dengan kondisi fiskal yang terbatas, ia menilai, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci untuk menjaga sekaligus meningkatkan capaian yang sudah ada.

“Yang sudah baik harus ditingkatkan, sementara yang masih menjadi tantangan, seperti ketimpangan ekonomi, harus kita carikan solusi yang lebih konkret,” ucapnya.

Lebih lanjut, Yuke menekankan bahwa keterbatasan fiskal menuntut penentuan prioritas yang lebih ketat, terutama di sektor pembangunan dan infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar.

Ia mengakui, proses refocusing anggaran bukan hal mudah karena hampir seluruh program memiliki tingkat urgensi masing-masing. Sebab itu, diperlukan ketelitian dalam menentukan program prioritas yang berdampak luas bagi masyarakat.

“Harus dipilah mana yang jika ditunda akan menimbulkan dampak besar, dan mana yang masih bisa menunggu. Ini harus dihitung dengan sangat cermat,” jelasnya.

Yuke menegaskan bahwa sejumlah isu krusial tetap menjadi perhatian Komisi D, di antaranya penanganan kemacetan, pengelolaan sampah, serta pengendalian banjir.

Menurutnya, persoalan sampah membutuhkan penanganan cepat di tengah berbagai keterbatasan, sementara upaya pengendalian banjir harus terus dijaga agar program berjalan maksimal.

Selain itu, ia juga mendorong Pemprov DKI dapat mengoptimalkan skema pembiayaan alternatif atau creative financing melalui kerja sama dengan berbagai pihak, guna mendukung program pembangunan tanpa membebani fiskal daerah.

“Kita perlu mencari sumber pembiayaan lain melalui kerja sama atau skema kreatif, agar program prioritas tetap berjalan tanpa memperburuk kondisi fiskal,” tandasnya.