Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung tahun anggaran 2025 di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Rano memaparkan tentang kinerja dan capaian pembangunan DKI Jakarta tahun 2025.

"LKPJ merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun yang mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD yang telah disampaikan pada tahun lalu," katanya, Senin (20/4).

Dilanjutkan Rano, penyampaian LKPJ Tahun 2025 ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024.

Kemudian sebagai pembuka, Rano memaparkan tentang capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencatat nilai 85,05 dan terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya 84,15. Capaian ini sekaligus mencatatkan IPM yang tertinggi di Indonesia.

Dijelaskan Rano, capaian peningkatan IPM itu diraih lantaran seluruh dimensi pembentuk IPM Jakarta mengalami peningkatan. Disebutnya, dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan indikator umur angka harapan hidup telah mencapai 76,27 tahun.

Kedua, dimensi pendidikan yang meningkat berdasarkan pengukuran rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 11,59 tahun atau setara kelas 12 dan harapan lama sekolah mencapai 13,80 tahun.

Ketiga, peningkatan dimensi standar hidup layak yang ditunjukkan oleh rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan telah mencapai Rp 20,6 juta per tahun. Jumlah itu meningkat Rp723 ribu atau 3,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, Rano memaparkan indikator ekonomi pada tahun 2025 dengan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB DKI Jakarta atas dasar harga berlaku telah mencapai Rp 3.926 triliun. Lalu perekonomian Jakarta tumbuh relatif tinggi hingga mencapai 5,12 persen dan meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 4,91 persen serta untuk pertama kalinya sejak pandemi berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11 persen.

Menurut Rano, kinerja ekonomi Jakarta tergolong sangat baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen sektor ekonomi meningkat dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor diikuti oleh pengeluaran konsumsi pemerintah.

"Adapun dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyedia akomodasi dan makan minum," imbuhnya.

Lalu, Rano juga memaparkan pada tahun 2025, tren inflasi Jakarta menunjukkan fluktuasi yang cenderung menurun, namun tetap terkendali. Adapun inflasi pada Desember 2025 year on year tercatat sebesar 2,63 persen dengan komoditas utama penyumbang inflasi bersumber dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta makanan, minuman, dan tembakau.

Pada bagian ketiga, Rano memaparkan indikator sosial yang periode September 2025 dengan tingkat kemiskinan Jakarta tercatat sebesar 4,03 persen dan menurun 0,11 persen dibandingkan periode September 2024. Hal ini dikatakannya didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat, stabilitas harga yang terjaga, serta menguatnya aktivitas ekonomi di sektor padat karya yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan dalam rangka mewujudkan akses ke perlindungan sosial yang inklusif dan andal, Rano menegaskan Pemprov DKI Jakarta konsisten melanjutkan penyaluran berbagai program bantuan dan subsidi, antara lain Kartu Jakarta Pintar atau KJP, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Pekerja Jakarta, pangan murah bersubsidi, serta Jaminan Kesehatan Jakarta atau Jamkesda. Program bantuan ini diyakinkannya berperan menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi beban pengeluaran kelompok rendah.

Selanjutnya, Rano menjelaskan realisasi APBD tahun 2025 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dari sisi pendapatan daerah tahun 2025, Rano mengaku terealisasi sebesar Rp 80,02 triliun atau 94,75 persen dari rencana sebesar Rp 84,45 triliun.

Meski secara umum pendapatan daerah dapat terealisasi dengan baik, Rano mengaku terdapat beberapa komponen pajak daerah yang capaiannya belum optimal atau kurang dari 90 persen, seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB.

Hal ini disebabkan antara lain berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, yang salah satu pointnya mengatur BBM untuk keperluan industri merupakan salah satu objek pengecualian pemungutan PBBKB yang merupakan potential loss terhadap penerimaan PBBKB. Lalu terdapat perluasan pengecualian oleh BPHTB sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

Selain itu, juga terdapat indikasi kecenderungan peningkatan pada konsumsi energi alternatif selain bahan bakar atau BBM, di antaranya penggunaan kendaraan listrik, yang secara agregat dapat berpengaruh terhadap realisasi penjualan BBM dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Setelahnya, Rano memaparkan pada akhir tahun 2025, Belanja Daerah telah terealisasi sebesar Rp 76,09 triliun atau mencapai 88,50 persen dari target yang direncanakan sebesar Rp 85,97 triliun.

Sedangkan mengenai Pembiayaan Daerah, Rano menyampaikan laporkan bahwa realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp7,33 triliun atau 98,99 persen dari target sebesar Rp7,40 triliun, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp4,43 triliun, pinjaman dalam negeri sebesar Rp2,89 triliun, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp 68 juta.

Sementara, realisasi pengeluaran pembiayaan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp5,44 triliun atau 92,53 persen dari rencana Rp 5,88 triliun. Pengeluaran pembiayaan ini di antaranya dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah daerah pada BUMD, yaitu PT Jakarta Propertindo dan PT MRT Jakarta, dan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,92 triliun.

"Sebagai catatan, realisasi APBD yang dilaporkan dalam LKPJ ini masih dalam posisi unaudited," tandasnya.

Sebagai informasi, dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta ini, Rano juga memaparkan capaian kinerja dan hasil pembangunan beberapa prioritas pembangunan daerah tahun 2025. Lalu, Ia juga menjelaskan tentang enyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat.