Sekretaris Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Marulitua Sijabat mengungkapkan, pihaknya mulai menyiapkan langkah mitigasi menghadapi fenomena El Nino seiring masuknya musim kemarau di Jakarta.

Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi kering yang dapat berdampak luas di ibu kota.

Berdasarkan koordinasi dengan BMKG serta rapat lintas sektor bersama pemerintah pusat, TNI-Polri, dan instansi terkait, El Nino tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun 2023.

“Dampaknya ada tiga isu utama, yakni kekeringan, potensi kebakaran termasuk di kawasan perkotaan Jakarta, serta meningkatnya polusi udara,” ujar Marulitua, Jumat (24/4).

Ia menjelaskan, sejumlah langkah mitigasi telah disiapkan BPBD DKI. Salah satunya dengan mengaktifkan peralatan water mist milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta perangkat serupa yang tersedia di sejumlah gedung untuk membantu menekan dampak polusi udara.

Selain itu, BPBD DKI juga tengah menyusun rencana bersama BMKG untuk pelaksanaan modifikasi cuaca pada periode kemarau, terutama saat puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2024.

Dikatakan Marulitua, teknologi yang disiapkan berbeda dengan penanganan pada musim hujan, karena difokuskan untuk mengurangi dampak kekeringan.

“Ini sedang kami susun bersama BMKG untuk melihat kebutuhan implementasinya agar dampak El Nino bisa diminimalisir,” katanya.

Rangkaian langkah tersebut nantinya akan dituangkan dalam Instruksi Gubernur sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering. Di dalamnya juga mencakup pengaktifan Satgas Air Bersih serta koordinasi dengan PAM Jaya untuk distribusi air bersih kepada masyarakat.

BPBD DKI turut menyiapkan mobil tangki air yang dapat dioperasikan sewaktu-waktu guna membantu pemenuhan kebutuhan air bersih di lapangan.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani menekankan pentingnya koordinasi lintas dinas dalam menghadapi potensi El Nino. Ia meminta, seluruh perangkat daerah tidak bekerja secara parsial, melainkan menyusun perencanaan dan langkah mitigasi secara terpadu.

“Harapannya semua dinas memiliki langkah antisipasi yang jelas dan terkoordinasi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat,” tandasnya.