Komisi B DPRD DKI Jakarta membahas konsep Non Revenue Water (NRW) dalam rapat kerja bersama PAM Jaya. Pembahasan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi terkait sumber kehilangan air serta potensi pendapatan yang belum tergarap.

Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin menjelaskan, NRW selama ini kerap dipahami hanya sebagai kebocoran air. Padahal, menurutnya, ada komponen lain yang juga perlu diperhitungkan, salah satunya buffer stock atau cadangan air dalam sistem distribusi.

“Secara definisi, NRW adalah air yang belum ter-billing. Namun dalam praktiknya, tidak semuanya berarti kebocoran. Ada air yang memang harus disiapkan sebagai cadangan di dalam pipa maupun reservoir untuk menjaga kontinuitas layanan,” ujar Arief, Selasa (21/4).

Ia menuturkan, dengan panjang jaringan pipa di Jakarta yang mencapai sekitar 13.000 kilometer serta kapasitas reservoir yang besar, keberadaan cadangan air menjadi kebutuhan teknis yang tidak terhindarkan. Air tersebut memang belum menjadi pendapatan, tetapi tetap diperlukan agar distribusi ke pelanggan berjalan stabil.

Meski pembangunan pipa baru telah melampaui 1.000 kilometer dan jumlah pelanggan bertambah hampir 300 ribu dalam tiga tahun terakhir, Arief menyebut tingkat NRW belum menunjukkan penurunan yang signifikan.

“Ini menunjukkan NRW tidak bisa dilihat hanya dari sisi kebocoran. Ada faktor lain seperti cadangan air dan dinamika distribusi yang juga berpengaruh,” katanya.

Ia tidak menampik bahwa kebocoran pipa tetap menjadi bagian dari NRW. Bahkan, menurutnya, sebagian besar kehilangan air masih dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur yang sudah menua.

Di sisi lain, Arief menegaskan bahwa peningkatan layanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Berdasarkan survei independen, tingkat kepuasan pelanggan saat ini telah melampaui 80 persen.

“Yang terpenting bagi masyarakat adalah air tetap tersedia, kualitasnya baik, dan layanan terus meningkat. Soal NRW, itu menjadi pekerjaan internal kami untuk terus diperbaiki,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh menilai, penjelasan tersebut menghadirkan perspektif baru yang perlu dikaji lebih lanjut.

Ia mengungkapkan, dari total suplai air sekitar 700 ribu meter kubik, sekitar 320 ribu meter kubik atau 46 persen masuk kategori NRW. Menurutnya, angka tersebut cukup besar dan berpotensi mengurangi pendapatan.

“Pertanyaannya, air sebesar itu sebenarnya ke mana? Tadi dijelaskan sebagian menjadi cadangan di reservoir atau di pipa. Ini yang perlu kita dalami, termasuk sebarannya di wilayah mana saja,” kata Nova.

Ia menambahkan bahwa selama ini NRW identik dengan kebocoran. Namun dalam rapat tersebut, muncul penjelasan bahwa NRW juga mencakup aspek teknis, komersial, hingga cadangan air.

“Ini hal baru bagi kami. Karena itu, akan kami dalami lebih lanjut, termasuk kemungkinan melibatkan konsultan independen untuk menguji konsep tersebut,” ucapnya.

Komisi B juga mendorong adanya target penurunan NRW agar potensi pendapatan yang hilang dapat ditekan.

“Kami akan terus memantau. Harapannya, angka NRW bisa ditekan sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan,” tandas Nova.