PP Tunas Cegah Adiksi dan Kejahatan Digital Terhadap Anak

Rabu, 01 April 2026 Reporter: Fakhrizal Fakhri Editor: Erikyanri Maulana 1072

Anak sekolah digital hp

(Foto: Istimewa)

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Farah Savira mendukung implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas). Kebijakan ini bertujuan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Menurut Farah, langkah tersebut penting untuk mencegah anak mengalami ketergantungan pada medsos, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

"Sosialisasi ini penting,"

“PP Tunas juga menjadi upaya antisipasi terhadap berbagai potensi kejahatan, seperti kekerasan, human trafficking, hingga sexual trafficking yang kerap berawal dari interaksi di medsos,” ujarnya, Rabu (1/4).

Ia berharap, implementasi kebijakan ini diperkuat melalui pengawasan yang optimal. Farah juga menyoroti perlunya kesiapan perusahaan platform medsos dalam menyesuaikan sistem mereka, terutama karena waktu penerapan kebijakan dipercepat.

“Kami mendorong platform media sosial untuk mengunci sistemnya agar pembatasan ini benar-benar efektif,” katanya.

Terkait kemungkinan regulasi turunan di tingkat daerah, Farah menilai hal tersebut bersifat kondisional mengingat cakupan medsos yang bersifat global. Meski begitu, ia menekankan pentingnya peran Pemprov DKI dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) perlu diperkuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko adiksi digital dan potensi kejahatan terhadap anak yang bermula dari medsos.

“Sosialisasi ini penting, termasuk menelusuri pola kasus kekerasan terhadap anak yang sering diawali dari interaksi dengan orang tak dikenal di platform digital,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung juga mendukung penuh implementasi PP Tunas yang mulai berlaku sejak 28 Maret 2026. Pemprov DKI, lanjutnya, berkomitmen merumuskan aturan turunan bersama DPRD untuk memperkuat pembatasan akses platform digital serta pelindungan data pribadi anak di ibu kota.

BERITA TERKAIT
Gubernur pramono halalbihalal dprd rezap

Pemprov DKI Segera Rumuskan Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 1828

Pembatasan main medsos anak remaja ilust

Pramono Dukung Kebijakan Pemerintah Batasi Penggunaan Medsos Anak

Senin, 09 Maret 2026 1081

Gawai sekolah ist3

Komisi E Dukung Pembatasan Akses Medsos Anak

Senin, 09 Maret 2026 1152

BERITA POPULER
Penertiban bangunan liar lahan dki jati

Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

Jumat, 13 November 2026 33468

Penopingan Pohon jati 1

Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

Sabtu, 14 November 2026 14708

Pengukuhan Prabu Jakarta otoy

Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

Senin, 16 November 2026 5547

Tanah longsor pejatentimur otoy

Pramono Minta Jalan Longsor di Pasar Minggu Ditangani Permanen

Rabu, 11 November 2026 8263

IMG 20261113 WA0113

Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

Jumat, 13 November 2026 5740

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks