Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menegaskan forum Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan sarana penting bagi dewan untuk memastikan aspirasi warga masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, forum Pra RKPD menjadi ciri khas Jakarta yang tidak dimiliki oleh provinsi lain.

“Pra RKPD ini adalah forum yang mahal karena perjuangannya panjang. Tidak ada cantolan hukumnya di Permendagri maupun PP, tetapi kita memperjuangkannya agar DPRD memiliki ruang untuk mengecek apakah aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada dewan bisa masuk dalam RKPD atau tidak,” ujar Khoirudin, saat menghadiri rapat Pra RKPD Komisi B DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/3).

Ia menjelaskan, saat ini dasar hukum pelaksanaan Pra RKPD tercantum dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI Jakarta.

Khoirudin berharap, forum Pra RKPD dapat dimanfaatkan secara optimal oleh setiap komisi di parlemen Kebon Sirih untuk memastikan program yang disusun eksekutif selaras dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan gubernur.

Khoirudin juga menekankan pentingnya memprioritaskan belanja untuk kebutuhan dasar masyarakat dalam penyusunan anggaran. Hal tersebut, kata dia, telah dibahas bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam diskusi mengenai arah kebijakan APBD.

“Kita sepakat fokus pada belanja kebutuhan dasar dan mandatory spending, seperti pendidikan, kesehatan, serta bantuan sosial seperti KJP dan KJMU,” katanya.

Ia juga menyoroti ketimpangan antara jumlah warga yang memiliki kartu penerima bantuan subsidi pangan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Dari sekitar 1,02 juta pemegang kartu, anggaran yang tersedia saat ini hanya mampu menjangkau sekitar 240 ribu penerima.

“Kondisi ini tentu menyakitkan bagi masyarakat karena harapan mereka besar. Kalau memang belum mampu, lebih baik jumlah penerimanya disesuaikan dengan kemampuan anggaran, atau anggarannya yang ditingkatkan. Paling tidak separuhnya bisa menerima bantuan,” jelasnya.

Selain itu, Khoirudin menyinggung persoalan dana bagi hasil (DBH) yang diterima DKI Jakarta dari pemerintah pusat. Berdasarkan perhitungan DPRD, potensi DBH dari pajak penghasilan yang dipungut pemerintah pusat mencapai lebih dari Rp100 triliun. Namun saat ini Jakarta hanya menerima sekitar Rp23 triliun dan dipotong Rp15 triliun.

Karena itu, DPRD telah meminta transparansi data kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait perhitungan DBH tersebut.

“Kita ingin tahu perhitungannya seperti apa. Tidak apa-apa jika tidak diberikan penuh sesuai hitungan kita, tetapi datanya harus terbuka agar kita mengetahui berapa sebenarnya hak Jakarta,” kata Khoirudin.

Ia menambahkan, upaya memperjuangkan transparansi dan peningkatan DBH juga akan dibahas bersama para ketua DPRD provinsi se-Indonesia dalam forum asosiasi yang rencananya digelar pada April mendatang.

Di sisi lain, Khoirudin mengingatkan agar Pemprov DKI melakukan efisiensi belanja dan memprioritaskan program yang langsung dirasakan masyarakat.

“Belanja yang tidak terlalu mendesak bisa ditunda, misalnya pembelian lahan untuk taman atau perumahan jika aset yang sudah dimiliki belum dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.

Khoirudin juga berharap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat menjadi salah satu sumber utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, dengan aktivitas ekonomi yang besar di Jakarta, BUMD seharusnya mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan.

“Return on Asset BUMD kita rata-rata baru sekitar 3,5 persen. Di beberapa daerah lain bisa mencapai dua digit. Ini menjadi evaluasi bersama agar pengelolaan aset daerah bisa lebih optimal,” katanya.

Ia menegaskan, DPRD dan Pemprov DKI berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam menjalankan pembangunan daerah.

“Kita ingin bekerja bersama untuk masyarakat Jakarta. Semangatnya adalah kolaborasi agar pelayanan kepada warga bisa semakin baik,” tandas Khoirudin.