Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menyampaikan, pihaknya akan memprioritaskan program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat dalam pembahasan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Menurut Yuke, langkah tersebut menjadi bentuk antisipasi apabila kondisi fiskal Pemprov DKI masih sama seperti tahun sebelumnya, ketika terjadi efisiensi anggaran.

Ia menjelaskan, jika kondisi fiskal masih terbatas, maka setiap usulan program harus dicermati secara selektif dan terukur. Fokus utama pembangunan tetap pada penanganan persoalan yang menjadi problem utama di ibu kota.

“Seperti banjir, pengelolaan sampah, serta ruang terbuka hijau. Itu semua menjadi konsen kami,” ujar Yuke, Selasa (3/3).

Yuke menambahkan, seluruh masukan yang disampaikan dalam forum Pra RKPD akan ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya, dalam pembahasan RKPD akan ditentukan format serta skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dari setiap permasalahan yang ada.

Ia juga mengungkapkan, hingga kini belum dapat dipastikan apakah kondisi fiskal ke depan akan membaik. Sebab itu, pagu anggaran sementara diperkirakan masih mengacu pada APBD yang mengalami pemotongan sekitar Rp15 triliun.

“Kurang lebih acuannya masih seperti itu,” katanya.

Meski demikian, Yuke optimistis Komisi D bersama dinas terkait dapat menyusun program secara cermat agar pembangunan tahun anggaran 2027 tetap mampu mengakomodasi kebutuhan warga Jakarta.

“Mudah-mudahan dinas juga melihat situasi yang ada, sehingga usulan yang diajukan merupakan aspirasi masyarakat melalui musrenbang dan forum lainnya,” tandasnya.