Komisi Informasi (KI), Selasa (3/3), menyerahkan rekomendasi hasil Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 kepada badan publik Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. 

Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat mengatakan, visitasi ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pendampingan kepada Dishub agar terus meningkatkan kualitas pelayanan keterbukaan informasi.

“Visitasi ini bertujuan memberikan motivasi dan memastikan rekomendasi hasil E-Monev dapat ditindaklanjuti secara baik, sehingga pelayanan informasi publik kepada masyarakat semakin optimal di Dinas Perhubungan DKI,” ujar Harry seperti dikutip melalui keterangan tertulis.

Ia juga mengapresiasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang telah mengikuti E-Monev KIP 2025 dan berhasil meraih predikat Menuju Informatif atau meningkat dua level dari sebelumnya yang berada pada kategori tidak informatif.

“Capaian ini menunjukkan adanya komitmen dan perbaikan nyata dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik,” ungkapnya. 

Menurut Harry, pihaknya telah memberikan beberapa catatan untuk ditindaklanjuti di antaranya kelengkapan penyampaian laporan LHKPN, laporan layanan informasi kepada KI DKI Jakarta, serta penyusunan dan pengunggahan SOP pendokumentasian informasi publik sebagai data dukung E-Monev. 

"Selain itu, maklumat pelayanan informasi, pengawasan dan pembinaan perangkat PPID, serta penyediaan anggaran pendukung pelayanan keterbukaan informasi publik juga menjadi perhatian," jelasnya. 

Terkait tantangan digitalisasi, Harry juga mendorong agar penguatan PPID, termasuk dukungan anggaran dan publikasi dokumen seperti DIPA/RKA, dapat lebih dioptimalkan. 

"Digitalisasi menjadi salah satu poin besar dalam penilaian E-Monev, terutama melalui penyajian informasi yang mudah diakses masyarakat, termasuk pemanfaatan media sosial badan publik," paparnya. 

Sementara Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Renny Dwi Lestarie menambahkan, Dinas Perhubungan merupakan badan publik yang memiliki tingkat dinamika pelayanan yang tinggi karena mengelola berbagai moda transportasi dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Pelayanan di sektor perhubungan sangat dinamis dan menuntut pendekatan yang humanis. Oleh karena itu, pengelolaan informasi publik menjadi bagian penting yang terus diperbaiki,” tandasnya