Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino meminta, percepatan pemulihan permukaan jalan usai adanya proyek galian yang ada di ibu kota.

Ia menyoroti banyaknya titik galian proyek utilitas dan saluran air limbah yang tidak segera dipulihkan setelah pekerjaan bawah tanah selesai. Terlebih, kondisi tersebut dinilai memicu kemacetan serta membahayakan pengguna jalan.

“Tidak boleh ada pekerjaan bawah tanah yang selesai, tetapi permukaan jalannya dibiarkan terbuka berbulan-bulan. Bagi warga, yang mereka lihat adalah jalan berlubang dan macet,” ujar Wibi, Senin (2/3).

Menurutnya, proyek saluran air limbah, pipanisasi, maupun pekerjaan utilitas lainnya memang penting untuk kepentingan jangka panjang. Namun, pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Wibi menilai, kerap terjadi pemisahan tanggung jawab antara kontraktor yang melakukan pengeboran dan kontraktor yang bertugas menutup kembali permukaan jalan. Situasi ini, kata dia, berpotensi menimbulkan kekosongan pengawasan.

“Tidak boleh ada alasan beda kontraktor lalu tanggung jawabnya terputus. Yang menggali harus memastikan penutupan dilakukan dengan tuntas,” tegasnya.

Ia meminta, Pemprov DKI segera menginventarisasi seluruh titik galian yang pekerjaan bawah tanahnya telah selesai, tetapi belum ditutup permanen. Selain itu, Wibi mendorong adanya batas waktu maksimal untuk pemulihan permukaan jalan serta penerapan sanksi tegas bagi pelaksana yang lalai.

“Proyek strategis nasional sekalipun tidak boleh menjadi sumber kemacetan permanen. Jakarta harus menjadi kota yang tertata, bukan kota galian. Masyarakat berhak mendapatkan jalan yang aman, rapi, dan berfungsi dengan baik,” tandasnya.