DPRD DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas alokasi anggaran ketenagakerjaan tahun 2026. Rapat digelar sebagai respons terkait angka pengangguran di Jakarta yang membutuhkan perhatian serius dan keberpihakan anggaran.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan, legislatif dan eksekutif merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab bersama dalam melayani warga.

“Legislatif itu adalah pemerintah daerah bersama Pak Gubernur. Jadi, apa yang kami lakukan semata-mata untuk beriringan dengan Gubernur dalam melayani warga Jakarta, termasuk dalam persoalan pengangguran,” ujarnya, Rabu (25/2).

Menurut Khoirudin, tingkat pengangguran di Jakarta saat ini telah melampaui batas toleransi, di mana angkanya mencapai lebih dari enam persen. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada meningkatnya persoalan sosial, termasuk potensi kriminalitas.

Ia menilai, alokasi anggaran ketenagakerjaan saat ini belum berpihak pada upaya konkret dalam menekan angka pengangguran. Sebab itu, ia mengingatkan TAPD agar memprioritaskan program yang menyentuh langsung kebutuhan para pencari kerja.

“Jangan sampai masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan kerja tidak bisa dilatih karena keterbatasan anggaran. Pengurangan anggaran membuat jumlah peserta pelatihan sangat terbatas. Ini harus dicarikan solusinya,” tegasnya.

Khoirudin mengusulkan sejumlah langkah strategis tanpa harus menambah beban anggaran secara signifikan. Salah satunya dengan menggratiskan biaya medical check up (MCU) dan psikotes bagi calon pekerja melalui Dinas Kesehatan (Dinkes).

“Setiap pekerja membutuhkan medical check up dan psikotes. Itu fasilitas milik Pemda semua. Bisa saja diberikan penugasan agar digratiskan bagi calon pekerja,” katanya.

Selain itu, ia mendorong pemanfaatan fasilitas milik pemerintah daerah dan BUMD untuk mendukung pelatihan kerja, seperti penggunaan sarana untuk pelatihan pramudi maupun dukungan pembiayaan dari BUMD terkait.

Menurutnya, meskipun anggaran mengalami penyesuaian, Pemprov DKI tetap dapat melakukan penugasan kepada BUMD sebagai bagian dari solusi menekan angka pengangguran.

“Saya sedih di tengah kondisi ekonomi yang sulit, mencari pekerjaan juga sulit, tetapi kita belum bisa menganggarkan secara maksimal untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan. Ini ironi. Saya berharap setelah pertemuan ini kita bersama-sama memikirkan solusinya. Selama ini sudah baik, hanya perlu ditingkatkan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Khoirudin menyampaikan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto akan mengoordinasikan usulan pembebasan biaya MCU dan psikotes tersebut.

“Karena itu merupakan unsur biaya yang cukup besar bagi warga. Pelatihan juga bisa menggunakan fasilitas Pemda sehingga dapat digratiskan. Anggaran yang ada sebetulnya masih bisa disiasati,” tandasnya.