Sebanyak 260 peserta mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Verifikasi Usulan Pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Ruang Dirgantara, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murthadho mengatakan, Bimtek tersebut diikuti Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) tingkat kecamatan, Kepala Seksi Kesra tingkat kelurahan, serta Pendamping Sosial (Pendamsos).

"Hari ini para peserta menerima bimbingan teknis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta terkait pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat," ujarnya, Rabu (25/2).

Ali berharap, melalui kegiatan ini proses akurasi, validasi, serta ketepatan pembaruan data dapat dilakukan secara optimal.

"Semoga pelaksanaan di lapangan nantinya benar-benar mengikuti arahan, bimbingan, serta sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh BPS," ungkapnya.

Sekretaris Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Bakwan Farial Ginting menjelaskan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas petugas dalam pelaksanaan pembaruan data DTKS.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga untuk memastikan kesesuaian mekanisme dan prosedur verifikasi data di lapangan agar proses pembaruan data dilaksanakan secara objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendukung terwujudnya data kesejahteraan sosial yang mutakhir dan berkualitas.

"Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini sangat bergantung pada dukungan serta peran aktif seluruh pihak dalam mengoordinasikan jajaran di wilayah masing-masing, termasuk tingkat kecamatan dan unsur terkait, demi kelancaran pelaksanaan kegiatan," terangnya.

Ia menuturkan, melalui Bimtek dan verifikasi lapangan ini diharapkan dapat menghasilkan data DTKS yang semakin akurat dan mutakhir. Data tersebut akan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan program perlindungan sosial agar penyaluran bantuan kepada penerima manfaat dapat tepat sasaran.

"Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas data kesejahteraan sosial serta mendukung terwujudnya perlindungan sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat DKI Jakarta," harapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Selatan, Ahmad Fikri menyampaikan, Bimtek ini berkaitan dengan verifikasi data hasil pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Data individu, lanjut Fikri, bersifat dinamis karena perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat terjadi dengan cepat, sehingga proses verifikasi perlu dilakukan secara berkelanjutan.

"Alhamdulillah, kolaborasi antara BPS dan Pemprov DKI berjalan sangat baik. Dalam proses verifikasi ini, kami terbantu oleh para petugas di setiap wilayah. Sehingga diharapkan data yang dihasilkan semakin akurat agar kebijakan pemerintah dapat tepat sasaran," tandasnya.