Jumat, 19 Desember 2025 Reporter: Budhi Firmansyah Surapati Editor: Budhy Tristanto 783
(Foto: Istimewa)
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mendukung Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menerapkan platform digital perencanaan, pemantauan dan evaluasi berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk upaya penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.
"Penurunan kemiskinan sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, konsistensi pelaksanaan program, serta koordinasi lintas sektor,"
Diungkapkan Rano, Pemprov DKI menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga berada pada kisaran 1,82 persen sampai dengan 2,91 persen pada 2030.
Target itu, menurut Rano, sejalan dengan visi RPJMD DKI Jakarta 2025–2029 untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mensejahterakan seluruh warganya.
“Kemiskinan bukan proyek fisik, melainkan menyangkut manusia. Tidak ada artinya membangun infrastruktur jika manusianya tidak kita gerakkan dan berdayakan,” ujar Rano, saat memimpin Rakorda TKPK DKI Jakarta Triwulan IV tahun 2025, Jumat (19/12).
Karena itu, Rano berharap upaya menurunkan angka Kemiskinan harus disusun secara terukur dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah serta dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai.
"Keberhasilan penurunan kemiskinan sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, konsistensi pelaksanaan program, serta koordinasi lintas sektor," tukas Rano.
Rano menekankan tiga prinsip utama dalam penanggulangan kemiskinan, yakni akurasi data, ketepatan intervensi sesuai akar permasalahan, serta ketepatan waktu penyaluran manfaat. Menurutnya, kelemahan pada salah satu aspek tersebut dapat mengurangi efektivitas program.
Dalam Rakorda tersebut, TKPK DKI Jakarta juga menetapkan dua fokus utama, yakni optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk desil 1 hingga 5, serta penguatan konvergensi program lintas sektor.
Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Sosial bersama Diskominfotik dan Bappeda DKI Jakarta menyiapkan platform digital perencanaan, pemantauan, dan evaluasi berbasis DTSEN yang ditargetkan mulai digunakan pada awal Januari 2026.
"Dengan koordinasi yang kuat, target graduasi kemiskinan dapat dicapai secara berkelanjutan,” tandas Rano.
