Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Utama PT MRT Jakarta dan sejumlah pengembang terkait studi potensi kontribusi MRT Lin Timur–Barat Fase 2 (Kembangan-Balaraja), di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/2).

Pramono menyampaikan, proyek sepanjang kurang lebih 30 kilometer ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi tantangan transportasi di wilayah aglomerasi.

"Kita melakukan penandatanganan nota kesepakatan MRT lintas Timur-Barat Fase 2, yaitu trase untuk Kembangan-Balaraja antara PT MRT dengan pengembang yang ada di sekitar lokasi trayek yang akan dikembangkan," ujar Pramono.

Dikatakan Pramono, kolaborasi dengan pengembang swasta diperlukan untuk meringankan pembiayaan sekaligus mempercepat pengembangan kawasan. Selain itu, kerja sama ini akan mempermudah PT MRT dalam mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD).

"Pengalaman Jakarta mengembangkan MRT Utara-Selatan, bekerja sama dengan beberapa institusi internasional dan juga Kementerian Keuangan, akan kami lakukan yang sama untuk mengembangkan MRT Fase 2 Kembangan-Balaraja yang akan segera kita persiapkan, kita matangkan, termasuk studinya," jelas Pramono.

Ia pun menargetkan studi yang dilakukan rampung tepat waktu sehingga pembangunan fisik dapat dimulai dalam satu hingga dua tahun ke depan. Pramono meyakini, pengembangan MRT Lintas Kembangan-Balaraja ini akan memperluas jangkauan transportasi masyarakat hingga ke daerah penyangga serta mengurangi kepadatan lalu lintas.

Konektivitas transportasi massal di Jakarta dan daerah penyangga sangat dibutuhkan mengingat populasi penduduk yang sangat tinggi.

Senada, Gubernur Banten. Andra Soni menuturkan, integrasi transportasi massal diperlukan bagi warga Banten yang mayoritas beraktivitas di Jakarta. Ia pun menyambut baik nota kesepahaman yang telah terjalin pada hari ini.

"Ini sebagai pembuka jalan untuk cita-cita kita bersama terkait dengan transportasi massal yang terintegrasi dalam sebuah sistem transportasi perkotaan yang dirancang oleh Provinsi Jakarta, yang kemudian tentu bermanfaat kepada Pemerintah Provinsi Banten," ucap Andra.

Menurut Andra, adanya konektivitas transportasi massal hingga daerah penyangga ini akan turut berkontribusi dalam menekan angka kemacetan. Selain itu, pembangunan transportasi massal yang terintegrasi juga dinilainya menjadi fondasi bagi peningkatan daya saing wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta Perseroda, Tuhiyat menjelaskan, progres konstruksi MRT Fase Utara-Selatan, rute Bundaran HI hingga Monas ditargetkan beroperasi tahun depan. Sedangkan rute hingga Kota Tua ditargetkan rampung pada 2029.

Ia mengatakan, penandatanganan MoU ini merupakan komitmen bersama untuk pembangunan transportasi massal modern.

"Lintas Timur-Barat merupakan koridor yang sangat strategis yang menghubungkan kawasan hunian, kawasan industri, serta pusat pertumbuhan baru di Jakarta dan Provinsi Banten," lanjut Tuhiyat.

Kerja sama ini juga dilakukan untuk mendorong pengembangan dengan konsep TOD yang tidak hanya berorientasi pada mobilitas tetapi juga pada kualitas hidup.