PT MRT Jakarta dan para pengembang (developer) melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman terkait Studi Potensi Kontribusi MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 (Kembangan–Balaraja) di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/2).

Penandatanganan yang disaksikan langsung oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung dan Gubernur Provinsi Banten, Andra Soni ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan transportasi massal modern.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat mengatakan, Penandatanganan Nota Kesepahaman ini menjadi wujud pelaksanaan mandat ketiga yang diamanahkan pemerintah kepada MRT Jakarta, yakni mengoptimalkan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) dengan radius 700 meter dari stasiun.

Ia menyampaikan, kegiatan ini bukan sekadar seremoni penandatanganan dokumen, melainkan pernyataan komitmen bersama untuk pembangunan transportasi massal yang berorientasi pada pelayanan publik.

“Kolaborasi ini mencerminkan keseriusan seluruh pihak dalam mendukung sistem transportasi yang efisien dan berkelanjutan,” ujarnya.

Tuhiyat menjelaskan, Lintas Timur–Barat merupakan koridor strategis yang menghubungkan kawasan hunian, kawasan industri, serta pusat-pusat pertumbuhan baru di DKI Jakarta dan Provinsi Banten.

Dalam konteks tersebut, MRT Jakarta mengambil inisiatif untuk membantu pemerintah pusat selaku pemilik proyek dengan mendorong konektivitas serta efisiensi anggaran melalui kerja sama studi bersama para pengembang, khususnya di wilayah Provinsi Banten.

Tuhiyat mengatakan, fase ini direncanakan memiliki panjang kurang lebih 30 kilometer, membentang dari Kembangan hingga Balaraja.

Ia berharap studi ini dapat membantu Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam kelancaran perencanaan lintas Timur–Barat Fase 2, baik dari sisi kelembagaan maupun keuangan.

“Melalui nota kesepahaman ini, MRT Jakarta bersama para pengembang berupaya mendorong konsep TOD yang tidak hanya berorientasi pada mobilitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Proyek ini diharapkan dapat terwujud melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta,” jelasnya.

Tuhiyat menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Bappenas atas dukungan serta arahan kebijakannya, serta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Banten yang terus mendorong terwujudnya konektivitas lintas wilayah.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para pengembang yang telah menandatangani nota kesepahaman atas kepercayaan dan komitmen yang diberikan.

“Tentunya kolaborasi ini akan menghasilkan solusi inovatif yang meringankan beban pendanaan publik sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi kawasan dan masyarakat,” tandasnya.