Komisi C bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membahas capaian realisasi retribusi sepanjang 2025 sekaligus menetapkan target 2026.

Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan, evaluasi dilakukan terhadap sejumlah OPD yang memiliki kewenangan dalam pemungutan retribusi. Secara umum, ia menilai, kinerja retribusi pada 2025 tergolong baik, bahkan beberapa OPD mampu mencatatkan realisasi yang melampaui target secara signifikan.

“Rata-rata target tercapai, bahkan ada yang capaiannya cukup fantastis. Di satu sisi tentu kita apresiasi, tetapi di sisi lain ini menjadi bahan pencermatan kami, apakah target yang ditetapkan sebelumnya sudah tepat atau justru terlalu rendah,” ujar Ismail, Rabu (28/1).

Dikatakan Ismail, capaian yang berlipat ganda menunjukkan masih adanya potensi retribusi yang dapat dioptimalkan. Sebab itu, pihaknya mendorong agar penetapan target ke depan dapat ditingkatkan dengan perhitungan yang lebih akurat dan realistis.

Menurut Ismail, salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan pengelompokan atau klasterisasi OPD pemungut retribusi berdasarkan karakteristik masing-masing.

“Kita melihat ada OPD yang unggul dari sisi persentase, tetapi secara nominal tidak terlalu besar. Sebaliknya, ada yang persentasenya tidak terlalu tinggi, namun secara nominal cukup signifikan hingga ratusan miliar rupiah. Ini menunjukkan perbedaan karakteristik, sehingga pendekatan dan penanganannya juga harus disesuaikan,” jelasnya.

Ismail memaparkan, berdasarkan capaian persentase tertinggi, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) menempati peringkat pertama dengan realisasi 285 persen. Posisi berikutnya ditempati Dinas Kebudayaan (Disbud) sebesar 145,6 persen, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) 141 persen, serta Dinas Bina Marga.

Di sisi lain, jika dilihat dari sisi nominal, capaian retribusi terbesar diraih Dinas Kesehatan (Dinkes), disusul Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), DPRKP, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Komisi C DPRD DKI, lanjut Ismail, mengapresiasi OPD yang telah mencapai dan melampaui target retribusi. Namun, pihaknya juga memberikan catatan khusus bagi dinas yang realisasinya masih rendah agar mendapatkan pendampingan dan perlakuan khusus sesuai dengan karakteristiknya.

“OPD yang persentase capaiannya masih rendah perlu pendampingan khusus. Sementara OPD yang memiliki potensi besar juga harus dimaksimalkan agar dapat menutup capaian dari dinas-dinas lain yang belum optimal,” tandasnya.