Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif membahas optimalisasi program pangan bersubsidi dalam Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi (monev) Hasil Reses pada APBD 2025 serta Rencana Realisasi APBD 2026.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menyampaikan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program pangan bersubsidi, terutama terkait antrean panjang dan keterbatasan kuota penerima manfaat.

Ia menekankan, perlunya perbaikan sistem agar warga tidak menunggu terlalu lama saat mengantre paket pangan bersubsidi tersebut. Salah satu upaya yang diusulkan adalah penerapan sistem by name by address guna mempercepat dan menertibkan distribusi.

“Problem utamanya itu antrean yang panjang dan kuota yang cepat habis,” ujar Nova, Kamis (22/1).

Ia menambahkan, meski pendistribusian telah dilakukan secara daring dan sebagian sudah ditindaklanjuti, namun kendala di lapangan masih kerap terjadi.

Menurut Nova, anggaran program pangan bersubsidi memang terbatas dan terbagi antara anggaran murni dan APBD Perubahan. Sebab itu, diperlukan langkah lanjutan untuk memaksimalkan kuota yang tersedia agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

Lebih lanjut, Nova mengungkapkan bahwa persoalan antrean juga dipicu oleh keterbatasan titik distribusi di lapangan. Ia mencontohkan, dalam satu wilayah sering kali hanya tersedia satu titik distribusi, sehingga tidak mampu menjangkau seluruh masyarakat di sekitarnya.

“Akibatnya antrean menjadi panjang dan kuota cepat habis. Ini perlu dievaluasi agar titik distribusi bisa tersebar di beberapa wilayah,” katanya.

Nova menyebut, distribusi pangan bersubsidi melibatkan sejumlah BUMD, seperti Food Station, Pasar Jaya, dan Dharma Jaya. Ia pun meminta agar BUMD-BUMD tersebut memperluas cakupan titik distribusi guna mempermudah akses masyarakat.

“Kami minta cakupannya diperluas. Ini terus kami bahas dalam setiap rapat kerja,” tandasnya.