Kota Jakarta saat ini tengah menghadapi tantangan akibat cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Dalam konferensi pers usai rapat terbatas mitigasi banjir di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/1), Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, curah hujan tinggi terjadi pada tanggal 12, 18, dan 22 Januari 2026.

Sementara puncak tertingginya terjadi pada 18 Januari 2025 yang mencapai 267 milimeter per hari.

"Saya juga ingin menyampaikan bahwa baik tanggal 12, tanggal 18 dan tanggal 22, sebenarnya puncak tertingginya ada di tanggal 18, yaitu 267 milimeter per hari dan itu tinggi sekali. Jakarta rasanya jarang sekali seperti itu," ungkap Pramono.

Merespons situasi ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Operasi yang semula dijadwalkan berakhir hari ini diperpanjang hingga 27 Januari 2026.

Pramono memastikan telah menyiapkan anggaran pelaksanaan OMC hingga sebulan ke depan. Saat ini, lanjutnya, rata-rata tiga penerbangan penyemaian awan dilakukan setiap harinya untuk memecah potensi hujan lebat di Jakarta.

"Setiap hari rata-rata kita sudah menerbangkan tiga, artinya memang modifikasi cuaca yang dilakukan karena budget-nya sudah tersedia," ujarnya.

Selain faktor cuaca, Pramono menyoroti masalah infrastruktur air yang belum optimal. Dari tinjauan langsung ke Kali Cakung Lama pagi tadi, ia menemukan adanya penyempitan aliran sungai (bottleneck).

Karena itu, ia menginstruksikan jajarannya untuk segera melaksanakan normalisasi sungai guna menampung debit air yang tinggi saat cuaca ekstrem terjadi.

Untuk memastikan keselamatan masyarakat selama curah hujan yang tinggi, Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja dan juga Dinas Pendidikan telah mengeluarkan surat edaran Work From Home untuk para pekerja dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk peserta didik.

"Kami keluarkan karena untuk mengantisipasi banjir dan juga kemacetan yang ada di Jakarta," katanya.

Pramono memastikan Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah cepat dalam memitigasi dampak cuaca ekstrem dan penanganan banjir.

Sejumlah langkah strategis telah dirumuskan menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP), yang melibatkan Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Bina Marga, hingga pemimpin wilayah agar banjir bisa segera teratasi.

"Tadi kami sudah menugaskan Bapak Sekda untuk mengkoordinasikan supaya SOP yang sudah kita bakukan ini dalam lapangannya, pengecekannya bisa dilakukan dengan lebih gampang, lebih mudah," tandasnya.