Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) hasil reses pada APBD 2025 serta rencana realisasi APBD 2026.

Rapat ini membahas sejauh mana usulan reses terealisasi, sekaligus mengevaluasi sistem pencatatan aspirasi masyarakat.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M Subki menekankan, pentingnya pembaruan informasi terkait progres usulan reses yang telah disampaikan para anggota dewan. Menurutnya, masih terdapat aspirasi yang terus berulang dalam setiap reses, terutama kebutuhan dasar Posyandu seperti timbangan dan alat ukur tinggi badan.

“Bahkan ada lokasi yang sudah tiga kali reses, tapi usulannya belum juga terealisasi,” ujarnya, Selasa (20/1).

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana turut menyampaikan persoalan sistem e-Reses. Ia menceritakan pengalamannya saat mengusulkan revitalisasi lapangan olahraga yang sempat hilang dari sistem, meski usulan tersebut telah diinput ke dalam sistem.

“Kalau tidak dikawal, saya yakin usulan itu hilang begitu saja. Padahal ini usulan resmi. Sistemnya harus diperbaiki agar perkembangan usulan bisa dipantau dan di-update secara jelas kepada anggota dewan,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Chicha Koeswoyo mendorong kehadiran pejabat berwenang dari dinas terkait saat pelaksanaan reses.

“Pihak ekseskutif yang hadir hanya perwakilan sehingga tidak memiliki kewenangan menjawab persoalan warga secara menyeluruh,” ucapnya.

Di sisi lain, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Astrid Khairunisha mengapresiasi kinerja perangkat daerah yang aktif hadir dalam kegiatan reses. Ia menyebut, sebagian besar aspirasi warga di wilayahnya telah terpenuhi.

“Alhamdulillah, reses-reses di tempat saya cukup terpenuhi,” katanya.

Meski demikian, perempuan yang akrab disapa Astrid Kuya itu mengakui masih ada aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui reses maupun Musrenbang, namun belum juga terealisasi.

Ia berharap, ke depan sistem e-Reses dapat dibenahi secara menyeluruh agar seluruh usulan dapat terdata dengan baik, dipantau progresnya, serta dikomunikasikan secara transparan.

“Masyarakat jangan hanya diberi harapan dari tahun ke tahun. Kalau memang tidak bisa direalisasikan, sampaikan alasannya dengan jelas. Ini semua demi kepentingan masyarakat,” tandasnya.