Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat menggelar pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra-Musrenbang) Tahun 2026 di aula Kantor Kelurahan setempat.

Lurah Kembangan Utara, Pepen mengatakan, kegiatan pra-Musrenbang atau Rembuk RW tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama diikuti oleh tujuh RW, sedangkan tahap kedua dihadiri oleh empat RW.

"Pembahasan ini dihadiri oleh seluruh pengurus lingkungan serta masing-masing dua orang pendamping," ujarnya, Kamis (8/1).

Pepen menjelaskan, dalam pertemuan tersebut masyarakat menyampaikan berbagai usulan pembangunan. Usulan yang paling dominan berkaitan dengan bidang infrastruktur, khususnya yang ditujukan kepada Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA).

"Hampir seluruh RW mengajukan usulan kepada Suku Dinas SDA karena masih terdapat permasalahan genangan di beberapa titik wilayah," terangnya.

Selain usulan kepada Sudin SDA, Pepen menambahkan, terdapat pula usulan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang ditujukan kepada Suku Dinas Bina Marga, Suku Dinas Lingkungan Hidup, serta Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut).

"Ada juga usulan kepada Suku Dinas Kebudayaan terkait pengadaan alat musik hadrah dan kebutuhan lainnya," ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam pra-Musrenbang ini setiap RW diharapkan dapat mengajukan lima usulan utama. Meskipun usulan infrastruktur mendominasi, seluruh aspirasi warga tetap ditampung dan dicatat.

"Intinya, kegiatan ini merupakan salah satu upaya kami untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Kelurahan Kembangan Utara," ucapnya.

Sementara itu, Ketua RW 02, Kelurahan Kembangan Utara, Mursan Jamin menuturkan, pihaknya mengusulkan normalisasi saluran air serta peningkatan akses jalan di Jalan Haji Mading. Pasalnya, di lokasi tersebut masih kerap terjadi genangan air saat hujan dengan intensitas tinggi.

"Kami mengajukan tiga usulan, salah satunya permohonan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai di wilayah kami. Mudah-mudahan usulan tersebut dapat diterima dan direalisasikan oleh organisasi perangkat daerah terkait," tandasnya.