Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah meninjau lahan yang diperuntukkan sebagai Taman Pemakaman Umum (TPU) di Kelurahan Kamal dan Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres.

Iin mengatakan, peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil diskusi sebelumnya bersama unsur terkait dan pengurus lingkungan mengenai kesiapan relokasi warga yang menempati lahan TPU tersebut.

"Berdasarkan hasil diskusi, kesiapan sudah mencapai 90 persen. Seharusnya ini sudah beres, tinggal kita memantapkan kembali," ujarnya, Selasa (6/1).

Iin menyampaikan tiga poin penting yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, ia meminta kepada Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PLH) untuk menyusun laporan yang jelas terkait tahapan prapelaksanaan, hari pelaksanaan, dan pascapelaksanaan.

"Kita tetapkan 17 Maret 2026 sebagai waktu pelaksanaan. Perlu opsi relokasi ke rumah susun (Rusun), baik yang terdekat maupun alternatif jika kapasitas tidak mencukupi," terangnya.

Poin kedua, lanjut Iin, terkait kesiapan lokasi Rumah. Ia meminta agar Suku Dinas Perumahan Rakyat san Kawasan Permukiman (PRKP)nmemastikan Rusun benar-benar siap huni, tidak hanya dari sisi unit, tetapi juga kebersihan dan kondisi lingkungan.

"Pastikan unit dalam keadaan bersih dan tidak ada barang tertinggal. Selain unit, aspek lingkungan Rusun juga harus diperhatikan," ungkapnya.

Poin ketiga, Iin menekankan pentingnya dukungan logistik dan sosial, termasuk kesiapan personel dan armada relokasi. Perlu perhatian khusus bagi kelompok rentan, seperti Lansia, Balita, dan penyandang disabilitas.

Menurutnya, berdasarkan data, terdapat sekitar 200 jiwa dengan jumlah 25 Balita dan 30 Lansia. Ada juga satu warga penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda, sehingga harus dibantu.

"Saya juga minta Suku Dinas Kesehatan hadir untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis H-1 sebelum relokasi," ungkapnya.

Iin mengingatkan agar seluruh unsur terkait untuk memperhatikan pengamanan aset dan penanganan pascarelokasi. Lahan TPU seluas 65 hektare tersebut harus segera dikembalikan sesuai peruntukannya.

"Setelah bangunan yang mengokupasi ditertibkan, bisa segera digunakan sebagai TPU. Semua pihak harus bergerak bersama untuk mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukannya," tandasnya.