Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menyampaikan, hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 yang telah dibahas dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab).

Dari pembahasan tersebut, masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama.

Khoirudin mengatakan, salah satu catatan utama adalah perlunya keterlibatan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) maupun komisi dalam proses pendampingan pembahasan di Kemendagri.

“Evaluasi Kemendagri yang sudah kita bahas bersama di Rapimgab, menyisakan beberapa catatan ya. Yang pertama memang selayaknya pimpinan Banggar atau pimpinan Rapimgab atau anggota Banggar diikutsertakan dalam pendampingan di Kemendagri,” ujar Khoirudin, Selasa (16/12).

Ia memastikan, dari sisi penganggaran tidak terdapat persoalan berarti. Seluruh ketentuan belanja wajib (mandatory spending) telah terpenuhi dan total anggaran tetap sesuai dengan yang direncanakan.

“Kalau dari sisi anggaran semuanya sudah aman, mandatory spending juga sudah aman, semua sudah aman. Ya, dan anggaran kita tidak berubah, tetap Rp81,3 triliun,” katanya.

Meski demikian, Khoirudin menekankan pentingnya optimalisasi fasilitas shifting anggaran bersama pemerintah pusat sebagai salah satu strategi untuk menutup kekurangan akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Salah satu strategi kita untuk menambal kekurangan akibat pemotongan DBH adalah shifting anggaran. Anggaran yang kita potong bisa digunakan untuk membangun Jakarta,” jelasnya.

Ia pun meminta Pemprov DKI dan jajaran eksekutif agar memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal, khususnya untuk menjaga kualitas layanan dasar kepada masyarakat.

“Kami meminta semua tadi agar Pemda, eksekutif, menggunakan kesempatan ini agar utamanya di layanan pendidikan dan kesehatan bisa menggunakan dana shifting tadi, sehingga layanan ke masyarakat tidak terganggu,” tandasnya.