Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membagikan pengalaman Jakarta dalam menghadapi tantangan anggaran dengan inovasi, terutama melalui skema pembiayaan kreatif dan digitalisasi.

Ia menceritakan ketika dana bagi hasil Jakarta dipotong sebesar Rp15 triliun, dari Rp95 triliun menjadi Rp81 triliun. Dalam kondisi tersebut, Pramono menginstruksikan jajaran Balai Kota agar tidak mengeluh dan berfokus pada solusi inovatif.

Hal ini disampaikannya saat membuka acara dan menerima penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Rabu (10/12).

"Saya menyampaikan kepada seluruh jajaran Balai Kota, tidak boleh mengeluh satu kata pun. Apa yang kita lakukan? Melakukan yang disebut dengan creative financing," ujar Pramono.

Ia menjelaskan, pembiayaan kreatif merupakan upaya yang dilakukan agar kualitas pembangunan di Jakarta tidak menurun. Salah satunya dengan membuka ruang kerja sama seluas-luasnya dengan pihak mana pun.

Pramono pun mencontohkan upaya pembiayaan kreatif yang diterapkan yakni penamaan halte-halte secara berbayar di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin.

"Dulu yang namanya halte itu enggak ada namanya. Sekarang semua halte ada namanya. Kenapa ada namanya? Bayar. Termasuk semuanya kita lakukan di mana saja," jelas dia.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga melakukan inovasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemprov DKI melombakan semua pusat perbelanjaan untuk memberikan diskon sebesar-besarnya.

Semakin besar diskon yang diberikan, semakin murah pula pajak yang dikenakan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan jumlah pengunjung serta menahan laju inflasi.

"Saya yakin kalau orang datang dengan diskon pasti lebih banyak, inflasinya tertahan. Inflasi di Jakarta kami menargetkan 2,5 sampai 2,7 dan saya yakin pasti akan tercapai," jelasnya.

Terkait digitalisasi, Pramono pun menawarkan kesempatan kepada kepala daerah dari mana pun untuk mempelajari aplikasi milik Pemprov DKI Jakarta, yakni JAKI. Aplikasi ini berfungsi untuk memonitor para ASN, perilaku masyarakat, dan lain sebagainya.

Gubernur juga menyoroti digitalisasi sebagai kata kunci utama bagi Jakarta untuk menjadi kota global. Untuk mendorong hal ini, Pemprov DKI melombakan pasar-pasar tradisional agar menerapkan pembayaran digital menggunakan QRIS.

Lomba ini melibatkan Bank Indonesia dan OJK sebagai juri, serta bank-bank besar seperti Himbara, BCA, dan Bank Jakarta. Hasilnya, digitalisasi di Jakarta mengalami kenaikan sebesar 47 persen setelah lomba tersebut diadakan.

"Maka dengan cara-cara yang inovatif seperti ini, saya yakin masing-masing daerah punya cara masing-masing. Dan tentunya Jakarta tidak segan-segan untuk belajar juga dari daerah lain," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo menyampaikan, acara ini digelar dengan mengusung tema memperkuat ekosistem inovasi melalui kolaborasi multisektor guna mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah.

Innovative Government Award dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018.

Secara umum, penilaian Innovative Government Award melalui empat tahapan penting, yaitu tahapan penjaringan, tahapan pengukuran, tahapan presentasi kepala daerah, serta tahapan validasi lapangan.

"Tim penilai IGA 2024 berasal dari berbagai instansi, kementerian, lembaga, praktisi, dan media," tandas Yusharto.