Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat menegaskan, keterbukaan informasi publik menjadi pondasi utama untuk mendukung perencanaan Jakarta menuju kota global.

“Kota global terwujud apabila perencanaan transparan, berbasis data terbuka, serta melibatkan partisipasi publik secara bermakna,” ujar Harry, saat sosialisasi KIP di Ruang Rapat Perencanaan, Graha Ali Sadikin Lantai 5, Balai Kota, Senin (8/12).

Ia mengungkapkan, KIP berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap arah kebijakan pembangunan. Prinsip ini telah diatur di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Menurutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta memiliki posisi strategis sebagai pengelola data dan dokumen kebijakan yang wajib disajikan secara terbuka, akurat, dan bertanggungjawab

“Perencanaan Jakarta sebagai kota global hanya akan memiliki legitimasi publik yang kuat, apabila dijalankan berdasarkan prinsip keterbukaan informasi,” ungkapnya.

Sementara Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Kartiono Agung menjelaskan, sosialisasi keterbukaan informasi publik penting untuk memperkuat tata kelola perencanaan pembangunan daerah.

“Selama ini sosialisasi program dan diseminasi informasi telah berjalan cukup efektif. Kami berharap narasumber yang hadir dapat memberikan tambahan pengetahuan serta masukan strategis bagi kami ke depan,” tandasnya.