Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara bersama Badan Pusat Statistik (BPS) setempat menyelenggarakan lokakarya dan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola, Kantor Wali Kota Jakarta Utara ini diikuti 65 peserta terdiri dari pelaku usaha, pengelola kawasan ekonomi, perdagangan, dan industri.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Utara, Fredy Setiawan mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya memperkuat kolaborasi, serta memastikan ketersediaan data ekonomi yang akurat untuk kebutuhan perencanaan pembangunan.

"Perekonomian tidak bisa terlepas dari sektor formal dan informal. Sensus Ekonomi 2026 menjadi persiapan kita menyusun arah pembangunan, peta ekonomi, dan kebijakan pemerintah ke depan," ujarnya, Rabu (3/12).

Fredy menjelaskan, data akurat adalah kebutuhan mutlak untuk merumuskan program dan kebijakan, baik bagi pemerintah maupun perusahaan. Terlebih, posisi Jakarta Utara sebagai pusat industri, menjadikan ketersediaan data yang valid semakin penting.  

"Kalau datanya tidak akurat akan aneh nantinya. Bukan hanya untuk Jakarta Utara, tetapi juga berpengaruh pada gambaran Indonesia secara keseluruhan," terangnya.

Ia menambahkan, workshop dan sosialisasi ini menjadi sarana penting untuk menyelaraskan pemahaman, memperkuat kualitas data, serta membuka ruang diskusi agar pelaksanaan sensus berjalan optimal.

Fredy mengapresiasi kehadiran para peserta karena partisipasi aktif perusahaan sangat diperlukan. Seluruh pelaku usaha diharapkan dapat menyediakan data lengkap, objektif, dan dapat dipertanggung jawabkan.

"Semoga ini dapat meningkatkan kualitas perusahaan dan menjadi sarana persiapan menuju Sensus Ekonomi 2026. Mari dukung petugas yang datang, kami bersama camat dan lurah akan memonitor pelaksanaannya di lapangan," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPS Jakarta Utara Favten Ari Pujiastuti menambahkan, sosialisasi ini merupakan kegiatan kedua, setelah sebelumnya telah digelar untuk perangkat daerah dan pengelola kawasan usaha.

"Tujuan kegiatan ini untuk menyampaikan lebih awal rencana pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar kolaborasi antara BPS, dunia usaha, dan stakeholder terkait dapat semakin kuat," ungkapnya.

Favten menuturkan, sensus akan dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia. Untuk Jakarta Utara, sasaran pendataan mencakup seluruh skala usaha, mulai dari perusahaan besar, pelaku usaha menengah dan kecil, sektor pariwisata seperti hotel, hingga usaha rumahan.

"Semua akan didatangi, baik usaha besar sampai pelaku UMKM skala rumah tangga. Untuk itu, responden harus mempersiapkan data dan memberikan jawaban dengan jujur kepada petugas," ucapnya.

Ia menyampaikan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan dimulai Mei hingga Juli mendatang. Data yang dikumpulkan nantinya digunakan untuk memetakan struktur ekonomi, kekuatan ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi digital, ekonomi hijau, hingga dinamika sektor usaha lainnya.

Melalui sosialisasi lebih awal ini, lanjut Favten, BPS menginginkan agar semua pihak siap mendukung terciptanya data ekonomi yang komprehensif dan berkualitas sebagai fondasi pembangunan nasional.

"Kami berharap data yang diberikan benar, jujur, dan diterima dengan baik oleh petugas agar menghasilkan data berkualitas . Hasil sensus ini akan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Jakarta Utara dan berdampak pada masyarakat," tandasnya.