Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin membuka sosialisasi sensus Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025 berupa aset tetap Lainnya (KIB E) dan tidak berwujud pada pengguna barang dan kuasa pengguna barang di lingkungan kota administrasi setempat.

Munjirin mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan mendukung penuh kegiatan sensus atau inventarisasi ini kerena dapat meningkatkan kualitas pengelolaan BMD dan mempertahankan opini WTP yang selama tujuh tahun berturut diraih DKI Jakarta. 

"Saya harapkan pimpinan OPD dan Unit Pengelola Bangunan sekolah membentuk tim yang kuat dan bisa bekerjasama dalam menuntaskan sensus atau inventarisasi BMD berupa KIB E dan aset tak berwujud Tahun 2025," ujarnya, di lokasi acara, Gedung Nyi Ageng Serang, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (18/2). 

Munjirin meminta pimpinan OPD dan kepala UPB sekolah di Jakarta Selatan dapat memantau pelaksanaan sensus ini dalam upaya memaksimalkan pencapaian target perjanjian kinerja. Sehingga, dapat mewujudkan tersedianya data yang informatif dan akuntabel dalam upaya mewujudkan tertib administrasi tertib fisik, serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan maupun optimalisasi BMD. 

"Pesan saya semua bekerja dengan maksimal, lakukan sesuai aturan dan tata cara yang berlaku ," terangnya.

Sementara itu, Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Jakarta Selatan, Imelda Madjid menjelaskan, tahun ini akan dilakukan sensus atau inventarisasi KIB E oleh 39 OPD dan 389 UPB dengan jumlah total sebanyak 1.603.876 register barang. 

Ia menambahkan, kegiatan ini juga sesuai  Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027.

"Kami ingin para pengguna barang atau kuasa penggunaan barang dapat melaksanakan tahapan inventarisasi ini dengan baik. Kemudian, berperan aktif memberikan dukungan kongkret dalam memaksimalkan target-target yang telah ditetapkan," tandasnya.