Sebanyak 137 peserta terdiri dari kader PKK, Dasawisma, pengelola RPTRA, FKUB, FKDM, LMK, pengurus RT/RW, dan pendamping penyandang disabilitas mengikuti kegiatan Kampanye 16 Hari Antikekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (HAKTPA) di Gedung Balai Yos Sudarso, Kantor Wali Kota Jakarta Utara.

Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Fredy Setiawan menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas kegiatan tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan ruang aman bagi perempuan dan anak.

"Kami, Pemkot Jakarta Utara terus berkomitmen untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak . Bahkan, melalui bentuk kebijakan yang terus kami lakukan," ujarnya, Selasa (2/12).

Menurut Fredy, setiap bentuk kekerasan meninggalkan luka yang mendalam pada korban, bahkan berpotensi atau berdampak panjang hingga generasi berikutnya. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, organisasi masyarakat, maupun dunia usaha perlu terus mendukung upaya pencegahan.

"Kita tahu kekerasan berbasis gender online adalah permasalahan besar di negara kita. Semoga melalui kampanye ini bisa menjadi titik awal dari banyak aksi yang lebih besar di masa depan," harapnya.

Fredy mengajak semua peserta untuk tidak hanya berhenti pada 16 hari ini, tetapi menjadikannya gerakan sepanjang tahun demi keadilan dan kesejahteraan bersama.

"Saya percaya bahwa Jakarta Utara dengan kekuatan komunitas dan keberagaman masyarakatnya akan mampu menjadi teladan menciptakan kota yang lebih ramah, inklusif, serta melindungi, khususnya perempuan dan anak," tegasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Iin Mutmainnah menjelaskan, kampanye ini merupakan rangkaian dari peringatan antikekerasan terhadap perempuan dan anak pada November lalu.

"Kegiatan ini bukan hanya sekadar gerakan seremonial, tetapi menjadi upaya strategi kolaborasi seluruh pihak. Kekerasan pada perempuan dan anak ini adalah masalah yang harus kita tindaklanjuti dengan tanggung jawab bersama," terangnya.

Menurutnya, kasus kekerasan di Jakarta Utara kurang lebih ada 394 kasus dan secara umum data ini menunjukan kekerasan yang tertinggi terjadi pada anak. Bahkan, yang kerap terjadi pada kekerasan fisik hingga seksual.

Ia memastikan, pemerintah terus berupaya menyediakan berbagai layanan konsultasi maupun pengaduan. Saat ini, di DKI Jakarta ini sudah ada 44 pos layanan untuk masyarakat.

"Saya juga berharap kepada seluruh peserta yang hadir dapat meneruskan sosialisasi ini ke masyarakat secara langsung. Sehingga, kita bisa meminimalisir kasus kekerasan, terutama pada anak dan perempuan," bebernya.

Sementara itu, salah seorang kader PKK setempat, Rafidah (70) mengaku senang dengan adanya kegiatan kampanye seperti ini.

Ia berharap, melalui sosialisasi yang terus digencarkan dapat mengurangi kasus KDRT yang marak akhir-akhir ini.  

"Tentunya saya akan sosialisasikan kemabli kegiatan ini di lingkungan rumah tinggal. Saya berharap melalui upaya ini kekerasan di Jakarta bisa terus berkurang demi masa depan anak dan cucu kita," tandasnya.