Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) memulai Kick Off Kampanye 16 Hari Antikekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (22/11).

Kampanye tahunan ini berlangsung setiap 25 November hingga 10 Desember, bertepatan dengan Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Hari Hak Asasi Manusia Internasional.

Kampanye ini bertujuan mengingatkan dunia bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan mendorong tindakan nyata untuk menghapus kekerasan berbasis gender.

Rangkaian kick off tahun ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Komnas Perempuan, diisi dengan pameran, pementasan musik, healing space, stand up comedy, olahraga, serta talkshow di Plaza Selatan Monas dan Balai Agung. Kegiatan juga akan berlanjut di Kepulauan Seribu pada 27 November 2025.

Selain itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno juga sempat berdialog dengan Perwakilan Anak Jakarta untuk mendengar langsung suara dan aspirasi anak-anak terkait isu kekerasan dan perlindungan.

Pada kesempatan itu, Rano menyinggung kasus kekerasan dan perundungan yang baru-baru ini terjadi di lingkungan sekolah dan menegaskan pentingnya mendengarkan suara anak-anak. Menurutnya, masih banyaknya kejadian bullying dan perlunya ketegasan bersama untuk menciptakan lingkungan aman bagi anak.

“Apa yang terjadi harus menjadi contoh buat kita agar lebih waspada. Saya memerintahkan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengusut tuntas kasus tersebut agar tidak terulang, ” ujarnya.

Rano menyampaikan berbagai upaya Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat perlindungan anak dan perempuan, termasuk pemutihan lebih dari 6.000 ijazah yang sebelumnya tertahan di sekolah serta peningkatan jumlah penerima KJP dari sekitar 200 ribu menjadi 715 ribu.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan bagi anak perempuan yang ingin bermain sepak bola serta perlunya regulasi yang melindungi anak dari paparan rokok, termasuk rencana perda larangan merokok di area tertentu.

“Memang tidak ada cara lain selain kita bekerja sama melakukan perbaikan-perbaikan. Kami sebagai pemerintah memfasilitator, tapi kegiatan ini harus berangkat dari masyarakat, karena masyarakat sendiri yang mengalaminya,” katanya.

Sebagai informasi, Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak akan berlanjut dengan penempelan stiker Anti Kekerasan di armada Transjakarta pada 26 November, serta roadshow kampanye di empat wilayah kota administrasi pada 1–4 Desember 2025. Puncak acara akan digelar pada 21 Desember 2025 melalui Jakarta Penuh Warna.

Kampanye juga diperkuat melalui penyebaran infografis, videotron, dan bingkai foto digital untuk memastikan pesan perlindungan perempuan dan anak tersampaikan secara luas dan berkelanjutan.