Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno membuka secara resmi kegiatan sarasehan dan pameran pemangku kepentingan keselamatan baterai tahun 2025 di Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Jalan Zainul Arifin, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat. 

"Saya berharap kegiatan ini bisa menghasilkan rekomendasi konkrit guna terbentuknya standar nasional dan regional dalam mengahadapi situasi kebakaran baterai," katanya, Selasa (2/11).

Rano menjelaskan, perkembangan kekinian yang banyak memanfaatkan baterai bahkan hingga kendaraan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Hal itu seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 yang merupakan penegasan arah kebijakan nasional dalam percepatan penggunaan kendaraan listrik untuk udara lebih bersih dan berkelanjutan.

Ia melanjutkan, perkembangannya terkini masyarakat telah banyak memanfaatkan kendaraan listrik yang menggunakan baterai. Termasuk Transjakarta telah memanfaatkan baterai sebagai penyimpan daya listrik untuk sebagian armada angkutannya.

Rano menyampaikan, Badan Standardisasi Nasional telah membentuk berbagai komite teknis yang membidangi kendaraan listrik, kendaraan dan peralatan pemadam kebakaran serta perencanaan sains bangunan gedung. Langkah tersebut menunjukkan kesiapan regulasi dan keselamatan harus berjalan seiring dengan percepatan adopsi teknologi.

Namun, Rano menegaskan semakin banyaknya penggunaan kendaraan Listrik dan Uninterruptible Power Supply (UPS) membawa tantangan baru dalam aspek keselamatan. Kebakaran pada baterai, baik di jalan raya maupun di dalam ruangan seperti gedung parkir, memiliki karakteristik yang berbeda dengan kebakaran konvensional, karena melibatkan baterai lithium-ion yang berpotensi menimbulkan ledakan dan penyebaran panas yang cepat.

Oleh sebab itu, ia berharap kegiatan bisa menghasilkan rekomendasi standar penanganan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pemadaman terhadap kebakaran baterai, khususnya kendaraan listrik. Dalam proses SOP itu keselamatan harus menjadi syarat utama, melibatkan semua pihak dan memperkuat edukasi agar masyarakat resiko ketika mengalami kejadian darurat.

Rano berharap, kegiatan sarasehan yang melibatkan banyak pihak ini juga dapat memperkaya pemahaman sekaligus mendorong terciptanya norma, standar, dan pedoman yang konkret untuk penerapan kondisi darurat di lapangan.

"Di sinilah kita membutuhkan Gulkarmat memiliki tim khusus untuk melakukan penanganan. Tapi perlu dipastikan petugas memiliki pedoman, prosedur, dan standar operasional yang jelas," tandasnya.