Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan rencana pembatasan event lari yang belakangan ramai dibicarakan tidak berkaitan dengan pembatasan kegiatan maraton.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Andri Yansyah menjelaskan, pernyataan Gubernur Pramono sebenarnya muncul dalam konteks pembahasan pengembangan wisata olahraga bersama Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga RI.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Pramono menyinggung Jakarta International Marathon (Jakim) dan Jakarta Running Festival (JRF) yang selama ini mendapat dukungan penuh pemerintah, khususnya terkait sterilisasi jalur sebagai syarat dari World Athletics.

Andri mengatakan, dukungan sterilisasi jalur yang diberikan kepada Jakim dan JRF membuat beberapa komunitas lari meminta perlakuan serupa. Menurutnya, di sinilah muncul pernyataan mengenai pembatasan, namun pembatasan yang dimaksud bukanlah pada event maraton-nya, melainkan pembatasan pemberian izin kegiatan yang meniadakan Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Hingga saat ini, hanya dua event yang mendapat izin khusus tersebut, yaitu Jakim dan JRF.

Ia menegaskan, penyelenggaraan event lari tetap diperbolehkan sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku. Di antaranya, setiap penyelenggara harus mendapatkan rekomendasi dari Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI), Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan, serta pihak Kepolisian terkait izin keramaian.

“Selama semua rekomendasi terpenuhi, kegiatan lari dapat tetap berjalan tanpa hambatan. Yang dibatasi hanyalah penyelenggara yang ingin meniadakan CFD atau HBKB, yang izinnya memang sangat selektif,” ungkapnya, Senin (1/12).

Andri menekankan, event besar di luar CFD juga tetap berjalan tanpa masalah, dan kegiatan lari berbayar maupun yang tidak berbayar pada dasarnya memiliki hak yang sama menggunakan ruang publik.

Menurutnya, selama tidak ada larangan eksklusivitas, misalnya hanya peserta tertentu yang boleh menggunakan jalur tertentu, maka tidak terdapat pelanggaran terhadap hak warga.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah memberikan privilege kepada Jakim dan JRF karena keduanya telah memiliki sertifikasi internasional. Event dengan label World Athletics mensyaratkan jalur yang benar-benar steril sehingga pemerintah perlu memberikan dukungan khusus.

“Namun privilege tersebut tidak otomatis diberikan kepada event lain, kecuali mereka memenuhi standar serupa, termasuk kualitas penyelenggaraan dan jumlah peserta yang sangat besar,” katanya.

Andri mengakui, bahwa tingginya minat masyarakat terhadap olahraga terlihat dari semakin ramainya CFD. Ke depan, sambungnya, Pemprov DKI Jakarta membuka kemungkinan menghadirkan Jekate Run di lima wilayah kota. Konsep ini dipertimbangkan agar beban CFD Sudirman–Thamrin tidak terlalu berat dan distribusi kegiatan olahraga menjadi lebih merata.

“Dengan begitu, antusiasme masyarakat tetap terakomodasi, namun ruang publik tetap terjaga dan tidak terjadi penumpukan massa di satu titik,” ucapnya.

Ia menambahkan, tingginya minat masyarakat terhadap olahraga saat CFD justru membawa dampak positif karena membantu meningkatkan kebugaran masyarakat, harapan hidup, dan berkontribusi terhadap peningkatan indikator pembangunan kepemudaan, serta perekonomian khususnya pelaku UMKM.

Andri meyakini, dengan penataan yang tepat, ekosistem olahraga di Jakarta tetap dapat berkembang tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat.

“Inti dari kebijakan ini bukan membatasi olahraga, khususnya event lari, melainkan memastikan penggunaan ruang publik berjalan tertib, aman, dan inklusif sehingga CFD tetap menjadi ruang bersama yang dapat dinikmati semua warga,” tandasnya.