Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih juara pertama kategori provinsi Suistanable Development Annual Conference (SAC) 2025 yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Badan Perencaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI. Untuk peringkat kedua diraih Provinsi Sulawesi Selatan dani Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai juara ketiga.

Penghargaan itu diterima langsung Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno di Kantor Bappenas RI, Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat,Rabu (19/11).

Peghargaan ini diterima DKI Jakarta karena dinilai konsisten mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) melalui berbagai kebijakan inovatif dan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran, mitra, serta masyarakat Jakarta yang terus mendukung langkah kolaboratif membangun Jakarta lebih maju dan berdaya saing,” ujar Rano.

Dijelaskan Rano, selama ini Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan berbagai program unggulan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya prioritas RPJMN 2025–2029 dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu program strategis yang dijalankan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah upaya terpadu untuk memastikan anak sekolah, Balita, santri, serta ibu hamil dan menyusui mendapatkan akses gizi yang cukup dan berkelanjutan.

"Visi Jakarta sebagai kota global yang maju, berkeadilan dan berkelanjutan selaras dengan prinsip SDGs," ucap Rano.

Untuk memperkuat implementasinya, jelas Rano, Pemprov DKI Jakarta membentuk Tim Koordinasi SDGs yang dipimpin Gubernur Pramono Anung dan dikoordinasikan  Kepala Bappeda, dengan melibatkan perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, hingga filantropi.

Hingga 2024, Jakarta telah memenuhi 77 dari 118 indikator SDGs. Salah satu program yang berkontribusi signifikan adalah kebijakan penguatan ketahanan pangan melalui pangan bersubsidi.

Kebijakan ini menyasar kelompok rentan yang menurut data Susenas BPS 2024, masih mengalokasikan 30–45 persen pendapatannya untuk kebutuhan pangan.

Sebagai landasan pelaksanaan, Pemprov DKI menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pangan Murah Bersubsidi.

Hasilnya, sejak 2017 hingga 2025, harga paket pangan esensial dapat dipertahankan pada kisaran Rp126.000, atau sekitar 40–50 persen lebih murah dibandingkan harga pasar.

"Program ini juga menjadi strategi Pemprov DKI Jakarta untuk menekan angka stunting dan malnutrisi," ungkap Rano.

Rano menambahkan, pada 2025 ini penerima manfaat pangan bersubsidi mencapai 992.497 orang. Kelompok terbesar adalah penerima KJP Plus sebanyak 671.573 orang, disusul Lansia 154.175 orang.

Selain pelajar kurang mampu penerima KJP dan lansia, menurut Rano, penerima manfaat program pangan bersubisi lainnya adalah penyandan disabilitas, pekerja berpenghasilan rendah, penghuni rusun, guru non-PNS, hingga kader PKK. Data penerima dikelola bersama DKPKP dan Bank Jakarta.

Program pangan bersubsidi juga terintegrasi dengan MBG sehingga membentuk ekosistem perlindungan gizi yang utuh, mulai dari sekolah hingga keluarga.

Rano menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk terus mengejar target-target SDGs, terutama pengentasan kemiskinan, penanganan kelaparan, peningkatan ekonomi dan pengurangan kesenjangan.

“Penghargaan ini bukan akhir, melainkan dorongan bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjadikan SDGs sebagai peta jalan pembangunan Jakarta,” tegasnya.

Sementara, Kepala Bappeda DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania mengaku bersyukur dengan bimbingan gubernur dan wakil gubernur yang  memotivasi seluruh jajaran sehingga mampu meraih penghargaan juara pertama action SDGS.  

"Selain fokus pada sejumlah SDGS goals, kemampuan mengelola pangan menjadi kekuatan DKI Jakarta," ujarnya.

Dipaparkannya, dalam mengelola ketahan pangan DKI Jakarta memiliki banyak sekali program-program yang secara konsisten dilakukan secara terus menerus. Mulai dari program urban farming, penghijauan, pasukan pendistribusi pangan yang terkendali dengan baik dan subsidi pangan.

Menurut Atika, capaian SDGs ini menunjukkan konsistensi kerja Pemprov DKI Jakarta selama beberapa tahun terakhir membuahkan hasil yang sangat baik dan mampu melampaui beberapa daerah lainnya.

Diakuinya, selain berbagai program, salah satu kunci kemenangan DKI Jakarta juga lantaran memiliki dan mempelopori pembentukan Voluntarily Local Reviews.

"Tentunya kita tetap bisa konsisten mempertahankan prestasi ini ke depannya," tandasnya.