Langkah Pemprov DKI meluncurkan Portal Satu Data Jakarta, Selasa (11/11), diapresiasi pihak legislatif.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai, kebijakan ini merupakan langkah penting menuju tata kelola pemerintahan modern berbasis data dan bukti nyata.

“Peluncuran Satu Data Jakarta menunjukkan keseriusan pemerintah membangun sistem yang tidak lagi bergantung pada perkiraan, tetapi berdiri di atas data yang nyata dan bisa diuji. Dalam tata kelola modern, data adalah fondasi keputusan, bukan pelengkap laporan,” ujar Mujiyono.

Menurutnya, selama ini pihak eksekutif dan legislatif kerap menghadapi persoalan perbedaan data. Misalnya, penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tercatat di Dinas Pendidikan (Disdik) belum tentu terdata sebagai keluarga miskin di Dinas Sosial (Dinsos). Akibatnya, masih ada anak-anak dari keluarga rentan yang belum tersentuh bantuan.

“Dengan Satu Data Jakarta, masalah ini bisa diakhiri. Bantuan pendidikan akan langsung mengacu pada profil sosial ekonomi warga yang terverifikasi lintas dinas,” jelasnya.

Mujiyono juga mengungkapkan adanya data ganda atau tidak mutakhir pada program bantuan lansia dan subsidi pekerja. Seperti warga lanjut usia yang sudah meninggal namun masih terdaftar sebagai penerima bantuan, sementara lansia baru yang rentan justru belum masuk dalam daftar.

“Begitu juga dengan pekerja informal seperti ojek online, buruh lepas, dan pedagang kecil yang sering terlewat karena datanya tersebar di berbagai instansi. Integrasi data akan memastikan bantuan sosial dan subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak,” paparnya.

Ia menambahkan, dengan data tunggal program subsidi transportasi seperti JakLingko dan Kartu Pekerja Jakarta juga akan menjadi lebih tepat sasaran.

“Dengan data tunggal, Pemprov bisa menghitung secara akurat siapa saja warga berpenghasilan rendah yang benar-benar bergantung pada transportasi umum setiap hari. Artinya, kebijakan subsidi tidak lagi bersifat merata, tetapi diarahkan pada kelompok yang paling membutuhkan,” imbuhnya.

Dengan integrasi data, lanjut Muiyono, pemerintah bisa memetakan kebutuhan sekolah, guru, dan infrastruktur pendidikan secara lebih adil dan presisi.

"Melalui basis data tunggal, Pemprov DKI dapat melihat keterkaitan antara kepadatan penduduk, akses pendidikan, kondisi hunian, dan daya dukung lingkungan," tukasnya.

Mujiyono menegaskan bahwa pihakya akan mengawal implementasi Satu Data Jakarta, agar tidak berhenti pada tahap peluncuran semata.

“Kami ingin memastikan sistem ini benar-benar hidup datanya terus diperbarui, bisa diakses publik, dan menjadi dasar setiap keputusan, mulai dari pendidikan, bantuan sosial, hingga penataan kampung,” pungkasnya.