Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung secara resmi meluncurkan Portal Satu Data Jakarta di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11). 

Peluncuran ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mewujudkan tata kelola data yang transparan, akurat, sebagai landasan kebijakan menuju kota global.

Dalam acara ini sekaligus dilakukan penandatanganan MoU antara Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI mengenai pengembangan statistik sektoral dan Satu Data Indonesia, serta dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI terkait penguatan keamanan data.

"Kerja sama ini dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan juga keandalan dari data yang dimiliki bukan hanya oleh Provinsi DKI Jakarta, tetapi tentunya data bersama yang akhirnya nanti akan diolah antara Provinsi DKI Jakarta dengan BPS Jakarta," kata Pramono.

Dalam sambutannya, Pramono menegaskan pentingnya data yang berkualitas dan berdampak sebagai basis pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi tantangan fiskal. 

Ia mencontohkan, meskipun Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta mengalami pemotongan Rp15 triliun, namun tidak berdampak pada tiga program utama Pemprov DKI yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN.

Pramono pun menegaskan kinerja Pemprov DKI akan tetap meningkat meskipun anggaran terpangkas. Hal ini bisa terwujud melalui proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan cepat, salah satunya dengan Portal Satu Data Jakarta. 

"Selama betul-betul menggunakan data itu dengan baik, dengan benar, dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, saya yakin ini pasti akan memberikan dampak dan manfaat," ujarnya.

Portal Satu Data merupakan hal penting karena bisa mengukur kemajuan dan capaian Jakarta. Dalam kesempatan ini, Gubernur pun menyampaikan apresiasinya atas kerja sama yang terjalin antara Pemprov DKI dengan BPS dan BSSN. 

Ia berharap kerja sama ini terintegrasi dengan baik yang nantinya bisa menjadi acuan bagi Pemprov DKI dalam membangun ibu kota. Selain itu, Gubernur juga membuka diri untuk membantu daerah lain yang ingin bekerja sama dengan Pemprov DKI dalam menggunakan JAKI. 

"Sekarang sudah ada beberapa daerah yang memanfaatkan, di antaranya adalah Lampung, Aceh, dan sebagainya. Karena jangan sampai seakan-akan hanya Jakarta yang memiliki saja," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin menjelaskan, pengembangan Portal Satu Data Jakarta selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 

Portal ini menyajikan total 4.795 set data dari 53 organisasi, yang terdiri dari 51 organisasi perangkat daerah dan 2 organisasi lainnya yang terkategori dalam 30 jenis topik strategi, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya.

"Data dari portal kita telah terintegrasi secara penuh dan secara rutin dialirkan ke Portal Satu Data Indonesia Nasional yang dikelola oleh Bappenas," kata Budi.

Portal Satu Data Jakarta dapat menjadi benchmark untuk daerah lain dalam pengelolaan dan penyajian data yang berkualitas. Wajah baru portal yang diluncurkan pada tahun ini menampilkan tiga pengembangan utama, yakni menu visualisasi data yang interaktif dan berbasis insight, pencarian semantik berbasis AI, serta tampilan baru yang lebih atraktif.

Selain itu, Pemprov DKI berkolaborasi dengan BPS DKI Jakarta melakukan survei tematik, seperti Satu Data Kelurahan dan Satu Data RW, untuk memutakhirkan data makro wilayah, termasuk mengidentifikasi RW kumuh. Budi menyampaikan, Portal Satu Data Jakarta diintegrasikan dengan aplikasi JAKI, sehingga menjadikannya sebagai sarana suplai dan pertukaran data utama dari seluruh OPD.

Penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov DKI Jakarta dan BPS dilakukan untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan statistik sektoral dan implementasi Satu Data Indonesia. Sementara, kerja sama dengan BSSN dilakukan untuk menjaga keamanan dan perlindungan data.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti mendukung penuh upaya Pemprov DKI dalam menjadikan data dan data statistik sebagai basis kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.

"BPS akan terus berkomitmen dan memberikan dukungan penuh kepada DKI Jakarta. Terutama nanti, Pak Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta akan siap terus membantu, mendukung terselenggaranya Portal Satu Data DKI Jakarta," jelasnya.

Begitu juga Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi yang memberikan apresiasi kepada Pemprov DKI atas peluncuran Portal Satu Data Jakarta. Menurutnya, portal satu data ini merupakan bagian integral dari program satu data yang mendapatkan atensi khusus dari Presiden Prabowo.

"Satu data merupakan sebuah gerakan untuk membangun ekosistem data nasional yang kolaboratif, efektif, terpercaya, dan tentunya dapat mewujudkan kedaulatan data digital nasional," ujar Nugroho.

Namun Nugroho menekankan adanya tantangan dalam pengelolaan data, yakni konfidensialitas, integritas, dan ketersediaan data. Karena itu, ia menekankan pentingnya tiga pilar utama dalam menjamin keamanan data melalui teknologi, tata kelola, dan sumber daya manusia. 

"Jangan sampai terjadi akses tidak hak terhadap data, kemudian terjadi perusakan, manipulasi, pencurian, dan bahkan pengambilalihan data yang dapat berdampak vital," tandasnya.