Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menerima audiensi Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/10). 

Dalam pertemuan ini dibahas sinergisitas Pemprov DKI dan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam mengimplementasikan tiga program strategis prioritas Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Ketiga program strategis tersebut yakni program sekolah rakyat, integrasi data dan program pemberdayaan. Pramono pun menyambut baik rencana integrasi data ini untuk mengatasi masalah overlapping dan memastikan program lebih tepat sasaran. 

"Saya sendiri juga senang dengan ada tiga hal tadi yang kami akhirnya sepakati," kata Pramono.

Pramono menyebut, Pemprov DKI Jakarta siap membuka semua data yang dimiliki agar pelaksanaan berbagai program bisa lebih tepat sasaran. Selama ini, masih ada overlapping data yang dimiliki pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.

Ia mencontohkan program Pemprov DKI yang sama dengan pemerintah pusat, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan bantuan bagi difabel serta lansia.

"Kalau ini di-desain ini integrasinya bisa dilakukan, saya yakin orang tidak dobel-dobel dan lebih tepat sasaran. Untuk itu kami dengan senang hati bersedia untuk membuka semua data yang kami miliki," jelasnya.

Terkait program sekolah rakyat, Pramono menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta akan segera mengusulkan daerah yang siap digunakan untuk lahan pembangunan sekolah rakyat. Sementara pembangunan gedung akan dilakukan pemerintah pusat menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Kalau itu bisa dilakukan, maka ini adalah bentuk sinergi yang baik sekali," ujarnya.

Selain itu, keduanya juga membahas soal kerja sama Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) pada tingkat kelurahan. Menurutnya, jika kerja sama program ini terlaksana, maka akan menjadi model percontohan untuk menyelesaikan masalah terkait kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan dan juga pendidikan. 

"Di Jakarta itu ada KJP kurang lebih 707.513, ada KJMU yang sekarang bisa untuk S1, S2, S3, 16.920. Dan kalau ini bisa dilakukan bersama-sama, maka saya yakin akan lebih tepat sasaran," kata Pramono.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menyampaikan, perlunya kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Ia pun menekankan, data adalah hal krusial dan paling menentukan. Karena itu, diperlukan integrasi agar program yang dijalankan bisa tepat sasaran. Selama ini, lanjutnya, pemerintah belum memiliki data tunggal atau satu data Indonesia. 

Namun sejak Februari lalu, Presiden telah menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 terkait pengelolaan data tunggal oleh Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk data pemerintah daerah. 

"Dengan satu data Indonesia ini, data kita makin akurat, semuanya berpedoman pada data yang sama," ujarnya.

Sementara terkait program Sekolah Rakyat, Mensos menjelaskan bahwa saat ini Sekolah Rakyat di Jakarta masih menggunakan gedung sementara milik Kemensos di Pondok Indah, Bambu Apus, dan Pasar Rebo. Ia berharap adanya kerja sama dengan Pemprov DKI berupa dukungan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat ini.

"Nanti kita harapkan Pak Gubernur memberikan dukungan lahan untuk sekolah permanen atau gedung permanen Sekolah Rakyat," kata Mensos.

Sedangkan terkait Pusat Kesejahteraan Sosial, Saifullah menambahkan, dalam program ini akan ada sistem layanan rujukan di kelurahan dan melibatkan pendamping, relawan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberdayaan sosial. 

"Alhamdulillah saya senang sekali karena Pak Gubernur menyambut dengan baik ini," tandasnya.