Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta melalui UPT Pusat Higiene Perusahaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes dan KK) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Sinergi Kebijakan Pemerintah dan Perusahaan untuk Menciptakan Lingkungan Kerja yang Selamat dan Sehat’, Kamis (30/10).

Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menguatkan upaya penerapan K3 secara menyeluruh di lingkungan kerja, terutama di wilayah DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional.

Hadir sebagai narasumber yaitu, Direktur Bina Pengujian K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Muchamad Yusuf, dan perwakilan dari PT Perusahaan Gas Negara, Lintong Silalahi. Mereka memberikan materi terkait sinergi kebijakan pemerintah dan perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang selamat dan sehat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Syaripudin menekankan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja sebagai pilar utama pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan.

“Dalam konteks Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan pusat kegiatan ekonomi nasional, isu K3 memiliki posisi yang sangat strategis,” ujar Syaripudin, di Kantor UPT Pusat Hiperkes dan KK, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Syaripudin menyampaikan, data Kementerian Ketenagakerjaan bahwa pada tahun 2024 terdapat lebih dari 462.000 kasus kecelakaan kerja di Indonesia. DKI Jakarta menempati posisi yang cukup tinggi dengan 23.399 kasus tercatat melalui BPJS Ketenagakerjaan. Jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja formal di Jakarta sekitar 3,19 juta orang, maka rasio kecelakaan kerja mencapai 733 kasus per 100.000 pekerja per tahun.

Ia menjelaskan, angka tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan yang harus dilakukan bersama dalam peningkatan kepatuhan penerapan K3, pengawasan tempat kerja, hingga perbaikan budaya kerja yang aman dan sehat.

“Diharapkan FGD tidak hanya menjadi ruang diskusi, namun juga menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat sinergi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor,” katanya.

Pada kesempatan itu, Syaripudin memaparkan lima fokus penguatan K3 yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu, penguatan implementasi K3 di semua sektor usaha, terutama konstruksi, transportasi, logistik, dan pelayanan publik. Kemudian, integrasi kebijakan pemerintah daerah dengan program pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja di perusahaan.

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan, pemantauan, dan edukasi K3; peningkatan kapasitas SDM K3 di pemerintah, dunia usaha, dan pekerja, serta pengembangan ekosistem kolaboratif antara Pemprov DKI Jakarta, lembaga pendidikan, asosiasi profesi, dan industri.

“Mari kita jadikan kegiatan ini bukan hanya seremonial, tetapi juga awal dari langkah nyata menuju zero accident dan peningkatan kesejahteraan pekerja,” tandasnya.