Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar diskusi publik dengan pemangku kepentingan secara luring di Vertu Hotel Harmoni, Senin (27/10).

Diskusi publik mengusung tema "Internalisasi Budaya Antikorupsi: Benturan Kepentingan,  Antigratifikasi dan Whistle Blower System (WBS)" diikuti ratusan pemangku kepentingan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Kepala Bidang Advokasi, Pembinaan Pengadaan BPPBJ DKI Jakarta, Imas Budiasih mengungkapkan, Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 sebesar 72,5 persen dengan kategori rentan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dengan capaian 76,96 persen kategori waspada.

Sementara, capaian BPPBJ DKI Jakarta pada 2024 sebesar 69,55 persen berkategori rentan mengalami penurunan dibandingkan 2023 yang sebelumnya mencapai 76,84 persem kategori waspada.

"Karena itu, kami mengadakan diskusi publik untuk memperbaiki hasil SPI BPPBJ DKI 2024, serta tindaklanjut mitigasi risiko kecurangan," ujar Imas Budiasih, Senin (27/10).

Ia mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk internalisasi yang ditujukan kepada pelaku pengadaan BPPBJ yang menjadi tombak pelaksanaan titik rawan pengadaan barang jasa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sehari-hari.

Menurut Imas,diskusi publik yang digelar hari ini menitikberatkan pada pembahasan benturan kepentingan anti gratifikasi dan whistleblower system.

Hal ini mengingat potensi benturan kepentingan antara para pelaku BPPBJ dalam penentuan penyedia barang dan jasa sangat tinggi, sehingga berkolerasi positif dengan potensi korupsi.

Ia berharap peserta diskusi publik memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh perspektif baru tentang budaya antikorupsi, termasuk penguatan sistem pengendalian internal agar ASN tetap dapat mempertahankan akuntabilitas.

"Sehingga berdampak pada peningkatan kepercayaan publik yang tergambar pada indikator pengukuran tingkat korupsi," paparnya.

Kepala Subbidang Pendampingan Pengadaan BPPBJ DKI Jakarta, Vira Kristanti menjelaskan, diskusi publik diikuti 60 peserta secara luring serta secara daring oleh ASN di lingkungan BPPBJ.

"Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya pembinaan berkelanjutan untuk reformasi birokrasi, mewujudkan tata kelola pengadaan yang profesional, akuntabel dan berintegritas," jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini sebagai bagian dari upaya pembinaan berkelanjutan untuk reformasi birokrasi mewujudkan tata kelola pengadaan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

"Diskusi publik dengan pemangku kepentingan ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang budaya anti gratifikasi pengelolaan konflik kepentingan, serta prosedur dan penanganan whistleblower system," tandasnya.