Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya berencana melakukan perubahan pola pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun depan.

Ia mengaku telah menginstruksikan jajarannya agar melakukan percepatan proses lelang untuk APBD tahun anggaran 2026 guna mengatasi masalah penumpukan proyek di akhir tahun.

"Di Balai Kota sendiri saya sudah menyampaikan dari awal bahwa nanti untuk APBD di tahun 2026, dari awal kalau perlu bahkan sebelumnya, sudah dilakukan lelang," ujar Pramono, di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (16/10).

Pramono menyebut, pola ini juga pernah diterapkan oleh pemerintah pusat, di mana proses tender dilakukan lebih awal.

Dengan adanya percepatan belanja dan proses lelang yang lebih awal, diharapkan proyek-proyek pembangunan dapat berjalan lebih cepat sehingga meminimalisasi gangguan terhadap mobilitas masyarakat.

"Seperti yang dulu pernah kami lakukan ketika pemerintah pusat, menterinya (PUPR) pada waktu itu Pak Basuki (Hadimuljono). Maka dengan pola yang sama, saya akan dorong supaya enggak semuanya kejar-kejaran di akhir tahun," katanya.

Pramono mengakui, selama ini pola pemanfaatan APBD DKI Jakarta masih sering menumpuk di akhir tahun. Sehingga banyak proyek galian dan pekerjaan fisik yang dikerjakan di akhir tahun.

"Saya juga harus mengatakan apa adanya, memang pola pemanfaatan keuangan kita, APBD kita, itu masih sering kali di ujung itu kayak ngejar setoran," ucapnya.

Pramono kemudian mencontohkan proyek yang saat ini tengah dikerjakan seperti di kawasan Fatmawati dan sejumlah wilayah lain. Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa proyek-proyek tersebut sudah melalui perencanaan yang cukup lama.

"Memang perencanaannya sudah cukup lama, termasuk yang disebut dengan t able trap yang di Fatmawati yang sekarang lagi mendapatkan sorotan publik. Itu bukan sesuatu yang baru," tandasnya.