Sebanyak 100 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengikuti pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup kegiatan Usaha Kuliner Skala Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) Daerah Aliran Sungai Kanal Banjir Barat, di Ruang Ali Sadikin, Kantor Wali Kota Jakarta Barat. 

Kepala Bagian Perekonomian Jakarta Barat, Febriandri Suharto mengatakan, para peserta pelatihan ini merupakan pelaku usaha kuliner mikro, kecil dan menengah, serta perangkat kelurahan dari sebelas kelurahan di Jakarta Barat yang dilintasi Sungai Kanal Banjir Barat. 

"Peserta adalah pelaku UMKM di Kelurahan Kota Bambu Selatan dan Utara, Jati Pulo, serta Slipi di Kecamatan Palmerah. Kemudian, Kelurahan Kalianyar, Jembatan Besi, Angke di Kecamatan Tambora, serta Kelurahan Tomang, Grogol, Jelambar dan Jelambar Baru di Kecamatan Grogol Petamburan," ujarnya, Selasa (9/9). 

Febriandri menjelaskan, isu lingkungan, baik pencemaran air, udara maupun kelestarian ekosistem merupakan salah satu tantangan bagi Jakarta dan selalu menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Tentunya perbaikan kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu prioritas utama dalam rencana pembangunan DKI Jakarta selama lima tahun ke depan, termasuk pentingnya pengelolaan kegiatan UMKM kuliner dengan dokumen lingkungan berupa SPPL," ucapnya. 

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat, Achmad Hariadi menjelaskan, sektor kuliner berperan besar dalam perekonomian daerah, tetapi di sisi lain juga memiliki potensi dampak terhadap lingkungan, seperti limbah cair, sampah makanan, dan emisi yang dihasilkan dari penggunaan energi. 

Dari hasil kajian terkait pencemaran lingkungan, lanjut Hariadi, akan menjadi pengingat bahwa semua memiliki tanggung jawab untuk mengelola kegiatan usaha secara lebih ramah lingkungan agar potensi pencemaran dapat ditekan dan kualitas lingkungan di wilayah kita dapat meningkat.

"Pelatihan ini merupakan bagian dari rangkaian program pembinaan lingkungan hidup yang diberi nama ECO Act Education, Collaboration, and Action yang diinisiasi oleh Dinas LH DKI. Program menjadi upaya strategis pengelolaan lingkungan hidup dengan prioritas utama menyasar kepada pelaku usaha dengan skala SPPL," bebernya. 

Hariadi menambahkan, melalui program pembinaan lingkungan hidup ini, diharapkan para pelaku usaha tidak hanya taat terhadap regulasi, tetapi juga mampu menerapkan praktik ramah lingkungan.

"Inilah saatnya kita bergerak bersama, menjadikan usaha kuliner khususnya di Jakarta Barat sebagai contoh bisnis yang sukses sekaligus peduli terhadap kelestarian lingkungan," ucapnya.

Ia menyebut, perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan bersama-sama dan konsisten, seperti pengelolaan limbah cair yang tepat guna, pengurangan sampah makanan, dan efisiensi energi, dapat menciptakan dampak positif yang nyata, bukan hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi keberlanjutan usaha. 

"Melalui kolaborasi semua pihak, kita optimistis dapat mewujudkan Jakarta Barat yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan," tandasnya.