Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menegaskan komitmen kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengedepankan prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. 

Karena itu, ke depan, DKI Jakarta akan menyiapkan insentif fiskal daerah yang adil, pro-rakyat, terarah dan terukur.

"Eksekutif berkomitmen mengedepankan prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan fiskal yang diambil," ujar Rano, Senin (8/9).

Komitmen ini ditegaskan Rano dalam Rapat Paripurna Jawaban Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroda) di DPRD DKI Jakarta. 

Pernyataan tersebut disampaikan Rano menanggapi pertanyaan, saran dan masukan terkait dampak kenaikan pajak dan retribusi terhadap daya beli masyarakat, mitigasi pencapaian target pendapatan serta transparansi atas penggunaan pajak daerah untuk pembangunan.

Menurut Rano, ke depan, eksekutif akan memberikan insentif fiskal daerah yang adil, pro-rakyat, terarah dan terukur. Hal itu guna meningkatkan kepatuhan pajak, mendorong daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Mengenai subsidi pangan, Rano menyampaikan, penetapan lokasi distribusi pangan bersubsidi yang dilaksanakan saat ini sudah mempertimbangkan jarak terdekat dengan tempat tinggal masyarakat penerima manfaat. Misalnya lokasi-lokasi di RPTRA, rumah susun, pasar, kantor Kelurahan dan Kecamatan.

Rano mengungkapkan dalam upaya penanganan pengangguran, eksekutif mengupayakan berbagai program strategis. Di antaranya, mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui program pelatihan kompetensi dan peningkatan produktivitas, pertumbuhan wirausaha dan tenaga kerja mandiri melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja.

Lalu, meningkatkan akses informasi kesempatan kerja melalui bursa kerja dan portal informasi lowongan kerja berbasis web. Kemudian, melaksanakan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan lainnya untuk menurunkan tingkat pengangguran.

Selain itu, pihaknya juga berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan program pelatihan kerja melalui peningkatan sarana dan prasarana kerja seperti Mobile Training Unit (MTU), peningkatan kapasitas pelatihan baik pelatihan regular dan MTU, akreditasi lembaga sertifikasi, serta pengelolaan database penempatan kerja setelah pelatihan. 

Sedangkan mengenai saran dan pertanyaan terkait ketidakseimbangan pemberian PMD dengan kontribusi deviden serta roadmap kinerja BUMD, Rano menegaskan Eksekutif terus mengupayakan peningkatan kinerja BUMD melalui penetapan Key Performance Indicator (KPI) yang terukur. Lalu dilakukan  audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen, diagnostik kinerja guna mengembangkan potensi pendapatan, optimalisasi aset, dan restrukturisasi BUMD. 

Rano sekaligus menyampaikan,  Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang diusulkan pada 2026 difokuskan untuk mendukung program penugasan strategis, yakni pembangunan MRT Jakarta. 

"Untuk meningkatkan kinerja BUMD dilakukan dengan memberikan target KPI yang terukur. Termasuk progres pembangunan yang dibiayai melalui PMD," tandasnya.